ANALISIS YURIDIS KONSEP TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstrak

Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang populer dengan istilah “kumpul kebo”, menjadi isu hukum dan sosial yang kontroversial di Indonesia. Dalam KUHP lama, tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai kohabitasi, namun praktik ini dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai moral masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kohabitasi secara tegas diatur dalam Pasal 412 sebagai delik aduan terbatas. Hal ini berarti penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara berhak mengkriminalisasi hubungan privat yang dilakukan oleh dua orang dewasa atas dasar suka sama suka. Dari sisi sosiologis, kohabitasi mencerminkan pergeseran nilai sosial generasi muda yang memandang pernikahan sebagai hal normatif dan rumit, sehingga memilih kohabitasi sebagai alternatif. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia masih berpijak pada nilai agama, budaya, dan kesusilaan yang menolak praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan perbandingan. Analisis difokuskan pada struktur norma Pasal 412 KUHP 2023, unsur tindak pidana kohabitasi, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini juga membandingkan pengaturan kohabitasi di beberapa negara lain guna memperluas perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 mencerminkan penerapan teori moralitas hukum (legal moralism), yang menempatkan moralitas publik sebagai dasar kriminalisasi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, baik dalam aspek efektivitas penegakan hukum maupun potensi benturan dengan hak privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih proporsional agar perlindungan nilai moral masyarakat tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum pidana modern.

Cohabitation, or living together without a legal marriage, popularly known as “kumpul kebo”, has become a controversial legal and social issue in Indonesia. The old Criminal Code did not explicitly regulate cohabitation, although the practice was considered contrary to morality and prevailing social norms. With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, cohabitation is expressly regulated under Article 412 as a limited complaint offense. This means that legal enforcement can only proceed if there is a complaint from a directly aggrieved party. This provision raises debate about the extent to which the state may criminalize private relationships carried out voluntarily by two adults. From a sociological perspective, cohabitation reflects a shift in social values, particularly among younger generations who perceive marriage as normative yet complicated, thus preferring cohabitation as an alternative. However, the majority of Indonesian society, rooted in religious, cultural, and moral values, continues to reject such practices. This study employs normative legal research with doctrinal and comparative approaches. The analysis focuses on the normative structure of Article 412 of the 2023 Criminal Code, the elements of the cohabitation offense, and the forms of criminal liability imposed on perpetrators. The study also compares cohabitation regulations in other countries to broaden the legal perspective. The findings indicate that the regulation of cohabitation in the 2023 Criminal Code reflects the application of legal moralism theory, which upholds public morality as the basis of criminalization. However, its enforcement still faces challenges in terms of effectiveness and potential conflicts with individual privacy rights. Therefore, a more proportional legal formulation is needed to ensure that the protection of societal moral values aligns with the principles of justice and human rights in modern criminal law.