ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan amanah melalui Pasal 95A dan Pasal 95B untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU setelah UU tersebut berlaku. Hasil penelitian selama ini baik terhadap UU maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata di tingkat praktik banyak muncul permasalahan. Dari hasil inventarisasi dapat dikategorikan permasalahan timbul karena antara lain tidak terpenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, kurang memenuhi kriteria pertimbangan filosofis, sosiologis dan politis. Untuk menguji peraturan perundang-undangan yang existing tersebut dimana letak permasalahan, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan (analisis dan evaluasi) peraturan perundang-undangan. Pelaksananya adalah DPR, DPD dan Pemerintah, yang dalam praktik pelaksanaannya menggunakan cara/metode yang berbeda. Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di Mahkamah Agung. pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan

The enactment of Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, mandates through Article 95A and Article 95B to monitor and review laws after they come into effect. Research conducted on both existing laws and regulations has revealed numerous practical issues. The inventory can be categorized as arising from, among other things, the failure to fulfill the principles of good legislative formation, the principle of material content, and insufficient philosophical, sociological, and political considerations. To examine the existing legislation and identify the underlying problems, monitoring and review (analysis and evaluation) of the legislation are necessary. The implementers are the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Government, which in practice use different methods. In Indonesia, there are two institutions for judicial review of legislation. The first is to examine laws against the 1945 Constitution, with the authority to review them vested in the Constitutional Court. Secondly, judicial review of laws and regulations under the law, if they are in conflict with the law, is the authority of the Supreme Court. The judicial review of laws and regulations in Indonesia actually ensures that every product of laws and regulations, especially laws in Indonesia, in the formation of norms must not conflict with the norms that already exist in the constitution or the 1945 Constitution, as well as the formation of laws and regulations under the law must not conflict with the law, where the 1945 Constitution itself has been placed in the highest position in laws and regulations