KRITIK DAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penulis

  • Muhammad Ibaadurrahman Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Achmad Aidil Viqri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Anargya Nugraha Putra Wikarsa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Azril Jaya Rajasa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta
  • Ridwan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan, Papua, Otonomi Khusus, Afirmasi Pendidikan, Kesenjangan Pendidikan

Abstrak

Makalah ini membahas kebijakan pendidikan di Papua dalam upaya mengatasi disparitas pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari Otonomi Khusus Papua hingga program afirmasi pendidikan. Fokus utama terletak pada identifikasi hambatan struktural, kultural, dan geografis yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi telah memberikan dampak positif, tantangan seperti minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar, dan kesenjangan kualitas pendidikan masih signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan berbasis kebutuhan lokal serta kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua. Studi ini merekomendasikan penguatan peran otonomi khusus dalam pendidikan berbasis kearifan lokal serta peningkatan kapasitas guru sebagai upaya menciptakan pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Papua.

This paper discusses educational policies in Papua aimed at addressing the educational disparity in the region. Using a descriptive-analytical approach, the study examines various government policies, ranging from Papua's Special Autonomy to educational affirmative action programs. The main focus is on identifying structural, cultural, and geographical barriers that hinder the implementation of these policies. The findings reveal that, despite the positive impact of affirmative action, significant challenges persist, such as inadequate infrastructure, a shortage of teaching staff, and disparities in education quality. Therefore, it is necessary to strengthen need-based local policies and foster collaboration between the central government, local authorities, and indigenous Papuan communities. This study recommends enhancing the role of special autonomy in local wisdom-based education and improving teacher capacity as a means to achieve equitable education in Papua.

Unduhan

Diterbitkan

2024-12-30