Jurnal Studi Multidisipliner

MODEL PK 4 MODEL BERPUSAT PADA PESERTA DIDIK (LEARNER CENTERRED APPROACH)

Yunior Raga Lomi, Maria Indriani Sesfao, Merlin Bria — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Kurikulum merupakan elemen sentral dalam sistem pendidikan yang menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kurikulum yang diidealkan dengan implementasinya di lapangan. Kurikulum sering kali tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan global yang dinamis. Model PK 4 Berpusat pada Peserta Didik (LEARNER CENTERRED APPROACH) adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan Peserta didik sebagai inti aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan model PK 4 Model Berpusat pada Peserta Didik ( LEARNING CENTERRED APPROACH ) dalam meningkatkan kemandirian, keterlibatan, serta berpikir kritis Peserta Didik. Guru bertindak sebagai fasilitator, mentor, katalisator yang membantu siswa menemukan makna melalui pengalaman belajar yang relevan. Pendekatan ini menuntut pemahaman mendalam terhadap karakteristik, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dimana peserta didik mampu membangun pemahaman melalui pengalaman langsung.

The curriculum is a central element in the education system that determines the direction, content, and learning process. However, in practice, there is still a gap between the idealized curriculum and its implementation in the field. The curriculum is often not adaptive to the development of the times, the needs of students, and dynamic global demands. The PK 4 Student-Centered Model (LEARNER CENTERRED APPROACH) is an educational approach that places students as an active core in the learning process. This study aims to examine in depth the application of the PK 4 Student-Centered Model (LEARNING CENTERRED APPROACH) in increasing student independence, involvement, and critical thinking. Teachers act as facilitators, mentors, and catalysts who help students find meaning through relevant learning experiences. This approach requires a deep understanding of the characteristics, learning styles, and needs of students. The results of this study are that students are able to build understanding through direct experience.

STUDI KOORDINASI PROTEKSI ARUS LEBIH RECLOSER PADA OUTGOING HILIR GH TEBING TINGGI UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) SANDAI KABUPATEN KETAPANG

Rezy Zulprayoga, Managam Rajagukguk, Danial — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Dalam sistem kelistrikan moderen, proteksi merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga keandalan dan keamanan operasi sistem tenaga listrik. Arus lebih dapat disebabkan oleh berbagai kondisi abnormal seperti hubung singkat, kelebihan beban, atau gangguan lain dalam sistem distribusi tenaga listrik. Dua perangkat proteksi yang sering digunakan di penyulang Outgoing Hilir adalah Relay arus lebih fasa OCR, Relay arus lebih fasa-tanah GFR, dan Recloser. Recloser adalah perangkat yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan kembali aliran listrik secara otomatis ketika terjadi gangguan sementara, sedangkan relay arus lebih mendeteksi arus yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan dan memutuskan sirkuit untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dari hasil penelitian ini didapat nilai perhitungan manual lebih kecil dari hasil simulasi menggunakan software Digsilent Power Factory 15.1.

In modern electrical systems, protection is one of the important aspects to maintain the reliability and safety of power system operations. Overcurrent can be caused by various abnormal conditions such as short circuits, overloads, or other disturbances in the power distribution system. Two protection devices that are often used in downstream outgoing feeders are phase overcurrent relays (OCR), phase-to-ground overcurrent relays (GFR), and reclosers. A recloser is a device that automatically disconnects and reconnects the power flow when a temporary disturbance occurs, while overcurrent relays detect currents that exceed a predetermined threshold and disconnect the circuit to prevent further damage. The results of this study show that the manual calculation values are smaller than the simulation results using Digsilent Power Factory 15.1 software.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Alfan Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, Dedi Agustin, Firman Adi Candra — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Fenomena salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus salah tangkap yang kerap viral di ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjunjung tinggi prinsip due process of law, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak tersangka, dengan praktik penegakan hukum oleh aparat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menelaah tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sejalan dengan pandangan Firman Adi Chandra yang menegaskan bahwa penelitian hukum bersifat preskriptif dan bertujuan memberikan solusi normatif terhadap permasalahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap secara normatif telah diatur melalui mekanisme rehabilitasi, kompensasi, dan ganti kerugian, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tanggung jawab negara, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta pembaruan kebijakan hukum pidana guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban salah tangkap.

The phenomenon of wrongful arrest within the Indonesian criminal justice system constitutes a serious issue that not only undermines the sense of justice but also potentially results in violations of human rights. Cases of wrongful arrest that frequently become viral in the public sphere demonstrate a gap between legal norms that uphold the principles of due process of law, the presumption of innocence, and the protection of suspects’ rights, and their implementation by law enforcement authorities in practice. This condition raises critical questions regarding the extent to which the state has provided effective legal protection for victims of wrongful arrest. This study aims to analyze the legal regulations and forms of legal protection afforded to victims of wrongful arrest within the Indonesian criminal justice system, as well as to examine the state’s responsibility in ensuring the restoration of victims’ rights. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, in line with the view of Firman Adi Chandra that legal research is prescriptive in nature and intended to offer normative solutions to legal problems. The legal materials consist of primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code, and Law Number 39 of 1999 on Human Rights, as well as secondary legal materials in the form of relevant books and scholarly journal articles. The findings indicate that legal protection for victims of wrongful arrest has been normatively regulated through mechanisms of rehabilitation, compensation, and restitution; however, its implementation remains inadequate due to regulatory and practical constraints. Therefore, this study emphasizes the necessity of strengthening state accountability, enhancing the professionalism of law enforcement officials, and reforming criminal law policies to realize fair and effective legal protection for victims of wrongful arrest.

STUDI PENENTUAN KEPADATAN SAMBARAN PETIR DI KALIMANTAN BARAT MENGGUNAKAN DATA SAMBARAN PETIR BMKG

Gregopaldus Geri, Managam Rajagukguk, Danial — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luas wilayah 147 307 km^2 dan terletak pada koordinat 2˚ Lintang Utara- 3˚ Lintang Selatan dan 108˚ Bujur Timur-114˚ Bujur Timur sehingga membuat wilayah ini di lewati oleh garis equator. Letak koordinat tersebut membuat wilayah ini mendapatkan penyinaran matahari yang cukup tinggi dengan kondisi ini membuat tingkat kelembapan dan penguapan juga tinggi, sehingga seringnya menyebabkan pembentukan awan konvektif yang menjadi pemicu petir. Petir adalah fenomena terjadinya kelistrikan di alam yang disebabkan oleh besarnya beda potensial pada awan dan permukaan bumi. tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk membuat peta kepadatan sambaran petir di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil peta kepadatan sambaran petir tahun 2018-2021 jumlah sambaran yang terjadi yaitu tahun 2018 berjumlah 118977 sambaran/km^2/tahun, tahun 2019 berjumlah 136470 sambaran/km^2/tahun, tahun 2020 berjumlah 130480 sambaran/km^2/tahun, tahun 2021 berjumlah 457972 sambaran/ km^2/tahun

INOVASI SERVICE OUTREACH PBB-P2 MELALUI PEKAN PELAYANAN UNTUK AKSES PELAYANAN DI UPTD KUTA BAPENDA KABUPATEN BADUNG

Ni Made Sukma Dewi, Komang Adi Sastra Wijaya — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis service outreach melalui kegiatan Pekan Pelayanan di UPTD Kuta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses pelayanan PBB-P2 pada wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat dan kompleksitas objek pajak yang tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka Teori Difusi Inovasi Rogers yang meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialability, dan observability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Pekan Pelayanan memiliki keunggulan relatif dalam meningkatkan akses geografis, administratif, dan informasi pelayanan PBB-P2. Inovasi ini juga dinilai kompatibel dengan karakteristik wilayah Kecamatan Kuta, meskipun masih menghadapi kendala operasional berupa keterbatasan sarana dan meningkatnya beban kerja aparatur. Secara keseluruhan, inovasi service outreach melalui Pekan Pelayanan berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan pajak daerah, serta memperkuat relevansi inovasi pelayanan publik non-digital di tingkat lokal.

This study aims to analyze innovations in Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) services based on service outreach through Service Week activities at the Kuta Regional Revenue Agency (UPTD Kuta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung). This study was motivated by the limited access to PBB-P2 services in areas with high community mobility and complex tax objects. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. Data analysis was conducted using Rogers Innovation Diffusion Theory framework, which includes relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The results show that the Service Week innovation has a relative advantage in improving geographical, administrative, and informational access to PBB-P2 services. This innovation is also considered compatible with the characteristics of the Kuta District, despite facing operational constraints in the form of limited facilities and an increased workload for officials. Overall, the service outreach innovation through Service Week contributes to improving access to and quality of local tax services, as well as strengthening the relevance of non-digital public service innovations at the local level.

DAMPAK JANGKA PANJANG BULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL DI MASA DEPAN

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Bullying di lingkungan universitas masih menjadi masalah umum yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental mahasiswa. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengalaman bullying serta menganalisis dampak psikologis, akademik, dan sosialnya sebagai implikasi jangka panjang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan tinjauan literatur dan pengumpulan data primer melalui kuesioner kepada mahasiswa Universitas X. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami pengalaman bullying, dampaknya, dan peran lingkungan kampus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden tidak mengalami bullying langsung, beberapa pernah terlibat atau menyaksikannya di kampus. Dampaknya signifikan terhadap kesehatan mental, termasuk peningkatan kecemasan, penurunan kepercayaan diri, gangguan konsentrasi, motivasi akademik yang rendah, serta terganggunya hubungan sosial dan pandangan diri. Temuan ini menegaskan bahwa bullying bukan dampak sementara, melainkan risiko jangka panjang bagi kesejahteraan psikologis mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif dan preventif berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan penciptaan lingkungan kampus yang aman serta inklusif untuk mencegah dampak jangka panjang bullying.

PEMANFAATAN FACEBOOK MARKETPLACE SEBAGAI MEDIA E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK UMKM

Afla Ma’rif, Jauharil Fadli, Faisal Asmen — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Transformasi digital mendorong pelaku usaha untuk mengubah strategi bisnis dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.Media sosial menjadi salah satu sarana yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan pemasaran digital karena kemudahan akses dan biaya yang relatif rendah. Facebook Marketplace merupakan salah satu fitur dari platform Facebook yang dirancang khusus untuk memfasilitasi aktivitas jual beli secara daring. Platform ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara luas, cepat, dan berbasis lokasi tanpa harus memiliki toko fisik atau website e-commerce sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Facebook Marketplace sebagai media e-commerce dalam meningkatkan penjualan produk UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook Marketplace berperan penting dalam memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan interaksi dengan konsumen, serta menekan biaya promosi.

KEDUDUKAN DANANTARA DALAM HUKUM EKONOMI NASIONAL

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai badan hukum publik independen untuk mengelola kekayaan negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembentukan Danantara mencerminkan transformasi peran negara dari regulator menjadi investor aktif melalui pendekatan tata kelola korporatif modern yang berorientasi pada optimalisasi nilai aset strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum Danantara dalam sistem hukum ekonomi nasional serta menilai kedudukannya ditinjau dari prinsip negara hukum dan Pasal 33 UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki karakter sui generis yang belum ditegaskan posisinya dalam struktur ketatanegaraan, sehingga menimbulkan persoalan terkait mekanisme akuntabilitas, pengawasan eksternal, dan kepastian hukum dalam rezim keuangan negara. Dominasi pengawasan internal tanpa keterlibatan tegas DPR dan BPK berpotensi melemahkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi dengan hukum keuangan negara agar Danantara sejalan dengan prinsip negara hukum, tata kelola yang baik, dan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

The Nusantara Investment Management Agency (Danantara) was established through Law Number 1 of 2025 as an independent public legal entity mandated to manage state assets, particularly those of State-Owned Enterprises (SOEs), in order to support national economic development. The establishment of Danantara reflects a transformation of the state's role from merely a regulator to an active investor through a modern corporate governance approach aimed at optimizing the value of strategic national assets. This study aims to analyze the legal construction of Danantara within the national economic law system and to examine its position from the perspective of the rule of law and Article 33 of the 1945 Constitution. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Danantara has a sui generis character whose institutional position within the constitutional structure remains unclear, resulting in issues concerning accountability mechanisms, external supervision, and legal certainty in the state finance regime. The dominance of internal supervision without firm involvement of the House of Representatives and the State Audit Board potentially weakens the principle of checks and balances. Therefore, regulatory strengthening and harmonization with state finance laws are required to ensure that Danantara operates in accordance with the principles of the rule of law, good governance, and the objective of achieving the greatest prosperity of the people.

PENERAPAN EKSTRAKURIKULER PETANQUE DALAM MEMBANGUN DIMENSI MANDIRI DAN GOTONG ROYONG PADA PESERTA DIDIK DI SD NO. 1 SOBANGAN MENGWI BADUNG

I Wayan Aldi Mertayasa, I Wayan Sugita, Gusti Ayu Dewi Setiawati — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan ekstrakurikuler petanque dalam membangun dimensi mandiri dan gotong royong pada peserta didik di SD No. 1 Sobangan, Mengwi, Badung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, pelatih, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrakurikuler petanque dilaksanakan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi dengan pembinaan karakter. Kegiatan ini mampu menumbuhkan kemandirian peserta didik melalui pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan kepercayaan diri, serta menguatkan nilai gotong royong melalui kerja sama tim, komunikasi, dan sikap saling mendukung. Kendala yang dihadapi meliputi perbedaan kesiapan siswa, kurangnya pemahaman awal terhadap tujuan kegiatan, serta keterbatasan fasilitas. Kendala tersebut diatasi melalui pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan, pengarahan intensif mengenai tujuan ekstrakurikuler, serta kerja sama dengan pihak desa dalam pemanfaatan sarana latihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrakurikuler petanque berkontribusi positif sebagai wahana penguatan karakter mandiri dan gotong royong serta mendukung implementasi Profil Pelajar Pancasila di sekolah dasar.

This study aims to describe the implementation of petanque extracurricular activities in developing the dimensions of independence and mutual cooperation among students at State Elementary School No. 1 Sobangan. This research employed a descriptive qualitative approach involving the principal, extracurricular coach, teachers, and students as participants. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, and data validity was ensured through source triangulation. The findings show that petanque extracurricular activities were implemented systematically through the stages of planning, implementation, and evaluation as part of character education. These activities strengthened students’ independence through responsibility, self-confidence, and decision-making skills, and enhanced mutual cooperation through teamwork, communication, and supportive behavior. Several challenges were identified, including differences in students’ physical and mental readiness, limited initial understanding of the purpose of the activities, and inadequate facilities. These challenges were addressed by grouping students based on their readiness levels, providing intensive guidance on the objectives of the activities, and collaborating with the local community to use more adequate training facilities. The study concludes that petanque extracurricular activities contribute positively to the development of independence and mutual cooperation, supporting the implementation of the Pancasila Student Profile at the elementary school level.

PEMBENTUKAN KARAKTER DIGITAL: STRATEGI PAI GURU DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI TENGAH ARUS INFORMASI GLOBAL.

Miftahul Jannah, Inayatillah — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital dan arus informasi global telah membawa perubahan signifikan dalam pola keberagamaan peserta didik. Di satu sisi, media digital membuka peluang penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa maraknya konten keagamaan yang ekstrem, intoleran, dan tidak terverifikasi. Dalam konteks tersebut, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter digital peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi guru PAI dalam memanfaatkan media pembentukan karakter digital guna menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah arus informasi global. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan sumber data berupa buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama guru PAI di era digital meliputi rendahnya literasi keagamaan digital peserta didik dan masifnya penyebaran narasi keagamaan ekstrem di media digital. Strategi yang dapat dilakukan guru PAI antara lain integrasi literasi digital keagamaan dalam pembelajaran, pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah moderat, serta pengembangan konten edukatif berbasis nilai toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran PAI berbasis pembentukan karakter digital berperan penting dalam membentuk generasi religius yang inklusif, moderat, dan cerdas digital.

The rapid development of digital technology and the global flow of information have significantly influenced students’ religious understanding and practices. While digital media provide opportunities to strengthen inclusive and moderate religious values, they also pose serious challenges due to the widespread circulation of extreme, intolerant, and unverified religious content. In this context, Islamic Religious Education (IRE) teachers play a strategic role in shaping students’ digital character based on the values of religious moderation. This study aims to examine the strategies employed by IRE teachers in utilizing digital character-building media to instill religious moderation values amid the global information flow. This research adopts a library research method, drawing data from academic books, national and international scholarly journals, and relevant official documents. Data were analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that the main challenges faced by IRE teachers in the digital era include students’ low level of digital religious literacy and the massive spread of extreme religious narratives through digital media. The study identifies several key strategies, including the integration of digital religious literacy into IRE learning, the use of digital media as a platform for moderate Islamic discourse, and the development of educational content emphasizing tolerance, non-violence, national commitment, and respect for local wisdom. This study concludes that digital character-based IRE learning is essential in fostering a generation that is religiously committed, digitally literate, inclusive, and moderate.

SAKRALITAS MALAM SATU SURO DI GUNUNG LAWU: KAJIAN SEMIOTIKA BUDAYA ATAS MISTISISME, SPIRITUALITAS, DAN SIMBOL PASAR GAIB DI JALUR CEMORO SEWU

Athallariqa Yusrasendria Hafidzah, Suryo Ediyono — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Tradisi peringatan Malam Satu Suro di Gunung Lawu merupakan salah satu manifestasi spiritualitas Jawa yang paling kompleks dan penuh lapisan makna simbolik. Kawasan Gunung Lawu, terutama jalur pendakian Cemoro Kandang, menjadi pusat penziarahan mistik yang menyatukan elemen ritual, mitos, dan pengalaman religius masyarakat. Setiap tahun, pada malam pergantian bulan Suro, ratusan peziarah melakukan perjalanan hening, tirakatan, dan laku spiritual di lereng Lawu, dengan keyakinan bahwa malam tersebut merupakan waktu paling sakral untuk penyucian batin dan penyelarasan diri dengan alam semesta. Fenomena pasar gaib yang diyakini muncul di sekitar Cemoro kandang dipandang sebagai representasi simbolik dunia tak kasat mata, tempat bertemunya dimensi manusia dan makhluk halus, sekaligus penegasan akan batas sakral antara dunia lahir dan batin. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika budaya dengan berbasis studi literatur yang menelaah berbagai sumber tertulis, seperti naskah-naskah Jawa kuno, karya sastra, catatan etnografis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui kajian teks dan interpretasi simbolik, penelitian ini menafsirkan tanda, simbol, dan mitos yang muncul dalam tradisi Malam Satu Suro di Gunung Lawu guna memahami makna spiritual di balik praktik-praktik kejawen tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Gunung Lawu berfungsi bukan hanya sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai medan spiritual yang menghadirkan komunikasi simbolik antara manusia dan kekuatan adikodrati. Ritual-ritual seperti topo bisu, jamasan pusaka, dan perjalanan malam melalui Cemoro Kandang menjadi bentuk ekspresi mistisisme yang meneguhkan identitas religius masyarakat Jawa. Tradisi ini menggambarkan cara masyarakat menjaga hubungan harmonis dengan alam, leluhur, dan tuhan, serta meneguhkan kembali nilai kejawen yang berpadu dengan spiritualitas lokal.

The tradition of commemorating Malam Satu Suro on Mount Lawu is one of the most complex manifestations of Javanese spirituality, rich in symbolic meaning. The Mount Lawu area, especially the Cemoro Kandang climbing route, is a center of mystical pilgrimage that combines ritual, myth, and the religious experiences of the community. Every year, on the eve of the Suro month, hundreds of pilgrims undertake a silent journey, performing rituals and spiritual practices on the slopes of Lawu, believing that this night is the most sacred time for spiritual purification and alignment with the universe. The phenomenon of the supernatural market, which is believed to appear around Cemoro Kandang, is seen as a symbolic representation of the invisible world, a meeting place between humans and spirits, as well as an affirmation of the sacred boundary between the physical and spiritual worlds. This study uses a cultural semiotics approach based on a literature review that examines various written sources, such as ancient Javanese manuscripts, literary works, ethnographic records, and relevant previous research results. Through textual analysis and symbolic interpretation, this study interprets the signs, symbols, and myths that appear in the tradition of Malam Satu Suro on Mount Lawu in order to understand the spiritual meaning behind these Javanese practices. The results of the study show that Mount Lawu functions not only as a geographical space, but also as a spiritual field that facilitates symbolic communication between humans and supernatural forces. Rituals such as topo bisu, jamasan pusaka, and night journeys through Cemoro Kandang are forms of mysticism that reinforce the religious identity of the Javanese people. These traditions illustrate how the community maintains harmonious relationships with nature, ancestors, and God, as well as reaffirming Javanese values that are intertwined with local spirituality.

ANALISIS TEKNIK MEMBACA DALAM TEKS BERITA MEDIA ONLINE (KOMPAS.COM)

Kartika , Erni , Dita Puspita Junaedi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik membaca yang terkandung dalam teks berita media online Kompas.com serta menjelaskan potensi pemanfaatannya dalam pembelajaran membaca Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa teks berita Kompas.com yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan simak-catat. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dengan menelaah struktur teks berita, unsur kebahasaan, dan penyajian informasi yang berpotensi memunculkan teknik membaca tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks berita Kompas.com mengandung berbagai teknik membaca, yaitu membaca skimming, scanning, membaca intensif, dan membaca kritis. Teknik skimming dan scanning ditemukan paling dominan pada bagian judul dan teras berita, sedangkan teknik membaca intensif dan membaca kritis lebih banyak muncul pada bagian tubuh berita. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap bagian teks berita menuntut penerapan teknik membaca yang berbeda sesuai dengan tujuan membaca. Dengan demikian, teks berita media online Kompas.com memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran membaca Bahasa Indonesia guna melatih keterampilan membaca secara terpadu, kontekstual, dan sesuai dengan tuntutan literasi digital.

This study aims to analyze the reading techniques contained in news texts from the online media Kompas.com and explain their potential use in Indonesian language reading instruction. This study uses a descriptive qualitative approach with data sources in the form of Kompas.com news texts collected through documentation and observation-note-taking techniques. Data analysis was conducted using content analysis by examining the structure of news texts, linguistic elements, and the presentation of information that has the potential to elicit certain reading techniques. The results of the study indicate that Kompas.com news texts contain various reading techniques, namely skimming, scanning, intensive reading, and critical reading. Skimming and scanning techniques were found to be most dominant in the headlines and news summaries, while intensive reading and critical reading techniques appeared more frequently in the body of the news. These findings indicate that each part of a news text requires the application of different reading techniques according to the purpose of reading. Thus, Kompas.com online news texts have great potential to be used as teaching materials in Indonesian reading instruction to train integrated, contextual reading skills in line with the demands of digital literacy.

IMPLEMENTASI KONVENSI APOSTILLE DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI

Made Dea Ardira Putri, I Kadek Rian Prayana — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Konvensi Apostille dalam pelayanan administrasi hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali ditinjau dari perspektif good governance menurut Richard Charlick. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur pelaksana dan pemohon layanan Apostille, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Konvensi Apostille telah berjalan secara operasional dan didukung oleh dasar hukum yang kuat serta pemanfaatan sistem digital AHU Online, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi hukum. Namun demikian, penerapan prinsip good governance belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek transparansi substantif, akuntabilitas pelayanan, responsivitas yang merata, dan keadilan akses layanan bagi masyarakat dengan keterbatasan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan Apostille tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi, tetapi juga sebagai indikator kualitas tata kelola pelayanan administrasi hukum di tingkat daerah.

This study aims to analyze the implementation of the Apostille Convention in legal administrative services at the Regional Office of the Ministry of Law in Bali Province from the perspective of good governance as proposed by Richard Charlick. This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with service officers and Apostille applicants, as well as document analysis of relevant regulations. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the implementation of the Apostille Convention has been operationally implemented and supported by a strong legal framework and the use of the AHU Online digital system, which enhances the effectiveness and efficiency of legal administrative services. However, the application of good governance principles has not been fully optimized, particularly in terms of substantive transparency, service accountability, equitable responsiveness, and equal access for users with limited digital literacy. This study concludes that Apostille services function not only as an instrument of bureaucratic simplification but also as an indicator of the quality of legal administrative service governance at the regional level.

KERESAHAN KOLEKTIF (COLLECTIVE ANXIETY) PADA MASYARAKAT SEKITAR DAERAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)

Imam Zulkhairi, Ahmaddin Ahmad Tohar — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan persoalan sosial-ekologis yang berdampak luas, tidak hanya pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan kondisi psikologis masyarakat di sekitarnya. Aktivitas PETI memicu pencemaran lingkungan, konflik horizontal, serta ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya melahirkan keresahan kolektif di tingkat komunitas. Keresahan ini tidak sekadar muncul sebagai kecemasan individu, melainkan berkembang menjadi emosi sosial yang dialami dan dirasakan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena keresahan kolektif (collective anxiety) pada masyarakat sekitar wilayah PETI melalui pendekatan literature review. Berbagai literatur yang relevan dalam bidang psikologi sosial, psikologi lingkungan, dan kajian pertambangan dianalisis untuk memahami faktor penyebab, pola kemunculan, serta implikasi psikososial dari keresahan kolektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keresahan kolektif dipengaruhi oleh interaksi antara degradasi lingkungan, konflik sosial, lemahnya kepercayaan terhadap institusi, serta perasaan tidak berdaya secara komunal. Keresahan kolektif berdampak pada menurunnya kesejahteraan psikologis masyarakat, melemahnya kohesi sosial, dan meningkatnya ketegangan antarwarga. Namun, dalam kondisi tertentu, keresahan ini juga berpotensi menjadi dasar munculnya solidaritas dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika keresahan kolektif penting sebagai landasan dalam merancang intervensi psikososial dan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan komunitas di wilayah terdampak PETI.

Illegal mining (Pertambangan Tanpa Izin/PETI) is a persistent socio-ecological issue that affects not only environmental sustainability but also the social and psychological well-being of surrounding communities. Environmental degradation, social conflict, and economic uncertainty caused by illegal mining activities often generate collective anxiety within affected communities. This form of anxiety goes beyond individual psychological responses and develops into a shared emotional experience shaped through social interaction and group identification. This study aims to examine the phenomenon of collective anxiety among communities living near illegal mining areas through a literature review approach. Relevant studies in social psychology, environmental psychology, and mining-related research were analyzed to explore the contributing factors, patterns, and psychosocial consequences of collective anxiety. The findings indicate that collective anxiety is influenced by a complex interaction of ecological damage, social conflict, low institutional trust, and a sense of collective helplessness. Collective anxiety has significant implications, including decreased psychological well-being, weakened social cohesion, and heightened social tension. However, the literature also suggests that collective anxiety may function as a potential source of social solidarity when communities are able to transform shared concerns into collective action. Understanding this dynamic is essential for developing community-based psychological interventions and public policies that address not only environmental damage but also the psychosocial needs of communities affected by illegal mining activities.

TANTANGAN IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL DALAM PENGIRIMAN SAMPAH PLASTIK INTERNASIONAL: STUDI KASUS BELANDA-INDONESIA (2019-2022)

Lailatul Mahmudah, Dewi Fitriyani, Ida Susilowati — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas tentang pengiriman limbah yang mengandung bahan berbahaya, sehingga menjadi suatu permasalahan bagi seluruh negara didunia, karena dapat menggangu tata kelola lingkungan secara global. Konvensi Basel sebagai instrumen hukum internasional telah mengatur pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan diperkuat melalui Amandemen 2019 yang memasukkan sampah plastik ke dalam mekanisme Prior Informed Consent (PIC). Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi Konvensi Basel dalam pengiriman sampah plastik internasional melalui studi kasus hubungan Belanda–Indonesia pada periode 2019–2022, serta menilai urgensi penguatan tata kelola limbah lintas negara. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis deskriptif, melalui kajian terhadap perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional, laporan organisasi internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya tantangan utama dalam implementasi Konvensi Basel meliputi ketidakjelasan standar klasifikasi limbah plastik, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, dominasi kepentingan ekonomi dan politik negara pengekspor, serta keterbatasan kapasitas teknis dan pengawasan di negara penerima.

This study discusses the shipment of waste containing hazardous materials, which has become a problem for all countries in the world because it can disrupt global environmental management. The Basel Convention, as an international legal instrument, regulates the control of transboundary movements of hazardous waste and was strengthened through the 2019 Amendment, which included plastic waste in the Prior Informed Consent (PIC) mechanism. However, in practice, the implementation of these provisions still faces various challenges. This study aims to analyze the challenges of implementing the Basel Convention in international plastic waste shipments through a case study of the Netherlands-Indonesia relationship in the period 2019-2022, as well as to assess the urgency of strengthening transboundary waste management. The methodology used is a normative qualitative approach with descriptive analysis, through a review of international agreements, national legislation, reports from international organizations, and relevant scientific literature. The results of this study indicate that the main challenges in implementing the Basel Convention include unclear standards for plastic waste classification, weak international law enforcement mechanisms, the dominance of the economic and political interests of exporting countries, and limited technical and monitoring capacity in recipient countries.

KOLABORASI SISTEM INFORMASI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN TIM TERPADU OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DALAM MENGOPTIMALISASIKAN POTENSI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Anak Agung Istri Diah Premaswari, Komang Adi Sastra Wijaya — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, upaya optimalisasi potensi pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan data, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Pemerintah Kabupaten Badung melakukan inovasi melalui penerapan Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah yang didukung oleh pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah sebagai bentuk kolaborasi antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara sistem informasi dan tim terpadu dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung dengan menggunakan teori kolaborasi (collaborative governance). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi yang didukung oleh sistem informasi mampu meningkatkan efektivitas pendataan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Sistem informasi berperan sebagai sarana integrasi dan transparansi data, sementara tim terpadu berfungsi sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi di lapangan. Kendala yang dihadapi dalam kolaborasi ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi pendataan antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang terstruktur dan terintegrasi berkontribusi positif dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung.

Regional taxes are the primary source of Regional Original Revenue (PAD) and play an important role in supporting government administration and regional development. However, efforts to optimize regional tax potential still face various challenges, such as limited data, weak supervision, and suboptimal inter-agency coordination. The Badung Regency government has implemented innovations through the Regional Tax Optimization Information System supported by the establishment of the Integrated Regional Tax Optimization Team as a form of inter-agency collaboration. This study aims to analyze the collaboration between the information system and the integrated team in optimizing regional tax potential in Badung Regency using the collaborative governance theory. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews. The results indicate that inter-agency collaboration supported by the information system can enhance the effectiveness of data collection, supervision, and taxpayer compliance. The information system serves as a tool for data integration and transparency, while the integrated team functions as the executor of supervision and coordination in the field. Challenges in this collaboration include limited human resources and suboptimal coordination in data collection among agencies. This study concludes that a structured and integrated collaboration contributes positively to optimizing regional tax potential in Badung Regency.

PENGARUH SELF-COMPASSION TERHADAP KETIDAKPUASAN BENTUK TUBUH (BODY DISSATISFACTION) PADA PEREMPUAN DEWASA BERKERUDUNG

Ellen Adelia Elga Vranzani, Suhadianto, Herlan Pratikto — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Ketidakpuasan bentuk tubuh merupakan permasalahan yang banyak dialami perempuan dewasa dan berkaitan dengan paparan standar kecantikan ideal. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-compassion dan ketidakpuasan bentuk tubuh pada perempuan dewasa berkerudung. Populasi penelitian adalah perempuan dewasa berkerudung, dengan partisipan sebanyak 118 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yaitu skala self-compassion dan skala ketidakpuasan bentuk tubuh yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Hasil analisis korelasi pearson menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara self-compassion dan ketidakpuasan bentuk tubuh (r=-0,553; p<0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self-compassion, semakin rendah tingkat ketidakpuasan bentuk tubuh. Kesimpulannya, self-compassion berperan sebagai faktor pelindung terhadap ketidakpuasan bentuk tubuh pada perempuan dewasa berkerudung.

Body dissatisfaction is a common problem experienced by adult women and is closely related to exposure to ideal beauty standards. This study aims to examine the relashionship between self-compassion and body dissatisfaction among adult hijab-wearing women. The population consisted of adult hijab-wearing women, with 118 participants selected using purposive sampling. The instruments used were the self-compassion scale and the body dissatisfactiion scale, bothy of which had undergonevalidity and reliability testing. This study employed a quantitative correlational design. Pearson correlation analysis showed a significant negative relationship between self-compassion and body dissatisfaction. These findings indicate that higher self-compassion functions as a protective factor againts body dissatisfaction among adult hijab-wearing women.

NILAI-NILAI AKHLAQ BERMASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian QS Al-Hujurat Ayat 11–13)

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. QS al-Ḥujurāt ayat 11–13 merupakan rangkaian ayat yang mengatur adab sosial, meliputi larangan merendahkan sesama, larangan prasangka, tajassus, dan ghibah, serta penegasan prinsip kesetaraan manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai akhlaq bermasyarakat yang terkandung dalam QS al-Ḥujurāt ayat 11–13 serta relevansinya dalam kehidupan sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung nilai penghormatan martabat manusia, etika komunikasi sosial, serta prinsip persaudaraan dan kesetaraan universal yang menjadi fondasi masyarakat berkeadaban.

The Qur’an serves not only as a spiritual guide but also as a source of social ethical values. Surah al-Ḥujurāt verses 11–13 regulate social conduct, including the prohibition of humiliating others, suspicion, spying, and backbiting, as well as affirming the principle of human equality. This article aims to analyze the values of social morality contained in QS al-Ḥujurāt verses 11–13 and their relevance to contemporary social life. This study employs library research using a thematic interpretation approach. The findings indicate that these verses emphasize respect for human dignity, ethical social communication, and universal brotherhood as the foundation of a civilized society.

TEKNOLOGI KOMUNIKASI MASSA, KOMUNIKASI MASSA, DAN GLOBALISASI

Fitra Alim Znow, Ramsiah Tasruddin — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi komunikasi massa mengalami percepatan signifikan seiring dengan kemajuan digitalisasi dan globalisasi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, pola komunikasi, serta dinamika budaya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara teknologi komunikasi massa, komunikasi massa, dan globalisasi dalam perspektif sosiologi komunikasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai konsep dan temuan penelitian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi komunikasi massa berperan sebagai agen globalisasi yang mempercepat arus informasi lintas batas, membentuk identitas sosial hibrida, serta menciptakan ruang publik digital. Namun demikian, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan berupa individualisme, polarisasi sosial, penurunan kualitas interaksi tatap muka, serta persoalan etika dan literasi media. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kritis dan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi komunikasi secara produktif dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika globalisasi.

ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP PASAR SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

Desmi Jesita Firdaus, Kania Munggaraning Kusumah — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Abstrak ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap pasar saham syariah di Indonesia. Variabel-variabel makroekonomi utama seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi penentuan harga saham secara signifikan. Fluktuasi faktor-faktor ini merupakan risiko investasi, sehingga pasar modal, termasuk indeks harga saham, sangat sensitif terhadap perubahan makroekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ekonometrika, dengan menggunakan analisis regresi berganda pada data deret waktu longitudinal sekunder.Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,935935, yang berarti 93,59% variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X1 dan X2) dalam model. Secara simultan, variabel independen (X1 dan X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), dengan nilai Prob(F-statistik) sebesar 0,016215, yang lebih kecil dari 0,05. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model lolos Uji Normalitas (Probabilitas 0,703454 > 0,05) dan Uji Heteroskedastisitas (Probabilitas LOG(X1) dan LOG(X2) > 0,05), tetapi terdapat indikasi masalah Multikolinearitas (nilai korelasi antara LOG(X1) dan LOG(X2) mendekati 1). Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan indeks harga saham syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi.

This abstract aims to examine the influence of macroeconomic factors on the Islamic stock market in Indonesia. Key macroeconomic variables such as inflation, interest rates, and currency exchange rates can significantly influence stock pricing. Fluctuations in these factors constitute investment risks, so the capital market, including the stock price index, is very sensitive to macroeconomic changes, both domestic and international. This study uses a quantitative approach with econometric methods, using multiple regression analysis on secondary longitudinal time series data. The results of the multiple regression analysis show an R^2 value of 0.935935, which means that 93.59% of the variation in the dependent variable (Y) can be explained by the independent variables (X1 and X2) in the model. Simultaneously, the independent variables (X1 and X2) have a significant effect on the dependent variable (Y), with a Prob(F-statistic) value of 0.016215, which is smaller than 0.05. The classical assumption test shows that the model passes the Normality Test (Probability 0.703454 > 0.05) and the Heteroscedasticity Test (Probability LOG(X1) and LOG(X2) > 0.05), but there are indications of Multicollinearity problems (the correlation value between LOG(X1) and LOG(X2) is close to 1). This study examines how changes in the Islamic stock price index are influenced by macroeconomic factors.

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG PASAR TANAH BULUDAI DESA MUKAI MUDIK KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI

Alan Dinata, Bambang Kurniawan — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penerapan etika bisnis dalam Islam sangat penting bagi para pelaku usaha agar prinsip dan perilaku mereka dalam jual beli tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Penerapan etika bisnis Islam oleh para pedagang, khususnya di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, dapat menjadikan aktivitas jual beli memiliki nilai ibadah secara vertikal (antara manusia dan Tuhan) serta menjaga hubungan baik secara horizontal (antar sesama manusia), yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang hakiki. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) pemahaman pedagang Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik mengenai Etika Bisnis Islam, (2) penerapan etika bisnis islam pada pedagang pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pedagang di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik memiliki pemahaman dasar tentang etika bisnis Islam. Meskipun masih terbatas, mereka berdagang dengan niat ibadah dan mengharap keberkahan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. (2) Sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kesatuan, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Namun, prinsip kebenaran (ihsan) belum sepenuhnya dijalankan.

The application of business ethics in Islam is very important for business actors so that their principles and behavior in buying and selling remain in accordance with moral and spiritual values. The application of Islamic business ethics by traders, especially in Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village, can make buying and selling activities have a vertical worship value (between humans and God) and maintain good relations horizontally (between humans), which ultimately results in genuine profits. The purpose of this study was to determine: (1) the understanding of traders at Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village regarding Islamic Business Ethics, (2) the application of Islamic business ethics to traders at Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village. This study used a qualitative approach with data collection methods by conducting observations, interviews, and documentation. From the results of the study, it can be concluded that: (1) Traders at Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village have a basic understanding of Islamic business ethics. Although still limited, they trade with the intention of worship and hope for blessings and happiness in this world and the hereafter. (2) Most traders have applied the principles of Islamic business ethics, such as unity, justice, free will, and responsibility. However, the principle of truth (ihsan) has not been fully implemented.

KONFLIK, RESOLUSI, DAN PERAN MEDIA MASSA ATAU PSIKOLOGI BUDAYA MASSA

Ahmad Akhyar Amrullah, Ramsiah Tasruddin — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Indonesia multikultural rentan konflik seperti Sampit (2001) dan Bitung (2023), di mana media massa sering memicu polarisasi via war journalism, sementara psikologi massa Le Bon-Adorno jelaskan irasionalitas kerumunan virtual TikTok. Tujuan: Menggambarkan konstruksi realitas media, strategi resolusi Thomas-Kilmann, dan motif uses and gratifications dalam budaya massa sinetron serta meme politik yang tingkatkan polarisasi Gen Z 40%. Menggunakan analisis konten berita Kompas.com/Detik.com, wawancara jurnalis, dan observasi media sosial dengan teori McCombs-Shaw, temuan tunjukkan hybrid media system percepat misinformasi tapi peace journalism efektif de-eskalasi via dialog Mata Najwa dan musyawarah lokal. Psikologi budaya massa perkuat konformitas bandwagon, erosi nilai gotong royong.

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER KRISTIANI DISEKOLAH

Agnes Demarci Nuban, Maria Indriani Sesfao, Monica Anjela Kabnani — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter Kristiani peserta didik di sekolah. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, kurikulum PAK dituntut relevan, kontekstual, dan mampu menanamkan nilai-nilai iman Kristen secara integral. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pengembangan kurikulum PAK dan implementasinya dalam pembentukan karakter Kristiani. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PAK yang efektif harus mencakup: (1) landasan teologis yang kuat, (2) desain kurikulum berbasis kompetensi, (3) integrasi nilai-nilai Kristiani dalam seluruh mata pelajaran dan budaya sekolah, serta (4) strategi pembelajaran partisipatif dan reflektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pengembangan kurikulum PAK yang holistik berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter Kristiani peserta didik.

The development of the Christian Religious Education (PAK) curriculum plays a strategic role in shaping the Christian character of students in schools. In the context of rapid social change, the PAK curriculum is required to be relevant, contextual, and able to instill the values of Christian faith integrally. This study aims to analyze the concept of PAK curriculum development and its implementation in the formation of Christian character. The research method uses a descriptive qualitative approach through literature studies. The results of the study indicate that an effective PAK curriculum must include: (1) a strong theological foundation, (2) competency-based curriculum design, (3) integration of Christian values in all subjects and school culture, and (4) participatory and reflective learning strategies. The conclusion of the study confirms that the development of a holistic PAK curriculum contributes significantly to the formation of students' Christian character.

PENGGABUNGAN BADAN USAHA

Nur Anita Chandra Putry, Cindy Cahyati br. Panjaitan, Martina Rumbrawer — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penggabungan badan usaha adalah strategi penting yang mengintegrasikan entitas independen melalui merger, konsolidasi, atau afiliasi untuk mencapai sinergi operasional, efisiensi skala ekonomi, dan peningkatan profitabilitas, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 65 untuk laporan konsolidasi. Artikel ini menganalisis definisi, bentuk struktural (horizontal, vertikal, konglomerasi), metode akuntansi (purchase method dengan pengakuan goodwill versus pooling of interests), pelaporan kepemilikan berdasarkan tingkat kendali (biaya, ekuitas, konsolidasi), serta dampak positif seperti peningkatan ROA/ROE dan risiko monopoli yang diawasi KPPU. Menggunakan pendekatan deskriptif-analitik berbasis standar akuntansi Indonesia dan literatur empiris (Gupta & Jha 2023; Bonnet & Schain, 2021), pembahasan menyoroti proses eliminasi transaksi intra-entitas, pengujian impairment goodwill, dan kegunaan laporan konsolidasi bagi manajemen serta pemangku kepentingan. Temuan utama menegaskan bahwa penggabungan efektif memerlukan manajemen risiko regulasi POJK No. 74/POJK.04/2016 bagi perusahaan terbuka di Indonesia.

A business combination is a key strategic mechanism for integrating independent entities through merger, consolidation, or affiliation to achieve operational synergies, economies of scale, and increased profitability, as stipulated in PSAK No. 22 (Business Combinations) and PSAK 65 (Consolidated Financial Statements). This article analyzes the definition and structural forms of business combinations (horizontal, vertical, and conglomerate mergers), accounting methods (purchase method with goodwill recognition versus pooling of interests), and ownership reporting approaches based on the level of control (cost method, equity method, and consolidation method). The analysis also examines positive impacts such as increased ROA/ROE alongside monopoly risks as monitored by the KPPU (Indonesian Competition Authority). Employing a descriptive-analytical approach grounded in Indonesian accounting standards and empirical literature (Gupta & Jha, 2023; Bonnet & Schain, 2021), this article discusses the elimination of intra-entity transactions, goodwill impairment testing, and the usefulness of consolidated financial statements for management and stakeholders. The key findings confirm that effective business combinations require comprehensive regulatory risk management in accordance with POJK No. 74/POJK.04/2016 for public companies in Indonesia.

ANALISIS PERAN TELKOM WITEL BALI DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR GOVERNMENT

Trizqy Nur Halimah, Ni Putu Karnhura Wetarani — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Digitalisasi pelayanan publik merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari penerapan teori E-Governance yang menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta relasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran PT. Telkom Indonesia melalui unit Government Service (GS) Witel Bali dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik sektor pemerintahan dengan menggunakan pendekatan E-Governance sebagai landasan teoretis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bersumber dari laporan kegiatan magang mandiri Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) periode Agustus 2025 - Januari 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, partisipasi aktif dalam kegiatan operasional, serta dokumentasi internal unit Government Service. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator Support, Capacity, dan Value sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Telkom Witel Bali berperan strategis dalam mendukung E-Governance melalui penyediaan dan monitoring infrastruktur digital, dukungan administrasi pengadaan berbasis sistem elektronik, serta pendampingan operasional kepada instansi pemerintah. Peran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik di Provinsi Bali. Namun demikian, optimalisasi implementasi E-Governance masih memerlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan penyedia layanan teknologi.

The digitalization of public services constitutes a strategic agenda of the Indonesian government in achieving effective, transparent, and accountable governance. This transformation cannot be separated from the implementation of E-Governance theory, which positions information and communication technology as a primary instrument in strengthening governance processes and the relationships between government, society, and other supporting actors. This article aims to analyze the role of PT Telkom Indonesia, through the Government Service (GS) unit of Witel Bali, in supporting the digitalization of public services in the government sector by employing E-Governance as the main theoretical framework. This study adopts a descriptive qualitative method with a case study approach, drawing on data from an independent internship report under the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program conducted from August 2025 to January 2026. Data were collected through direct observation, active participation in operational activities, and internal documentation within the Government Service unit. The findings indicate that Telkom Witel Bali plays a strategic role in supporting E-Governance through the provision and monitoring of digital infrastructure, administrative support for electronic-based procurement systems, and operational assistance to government institutions. These contributions enhance transparency, accountability, and efficiency in public service delivery in Bali Province. Nevertheless, the optimization of E-Governance implementation still requires stronger system integration, improved human resource capacity, and sustained synergy between government institutions and technology service providers.

PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM

Chaerul Andi Sakri, Abdul Qadir Gassing, Abdul Rahman R. — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan masyarakat yang plural, Indonesia menempatkan partai politik sebagai sarana strategis dalam menjembatani aspirasi umat Islam dengan kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran partai politik dalam mengakomodasi dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam melalui mekanisme legislasi dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik berperan aktif dalam mendorong lahirnya regulasi bernuansa syariah, baik pada tingkat nasional maupun daerah, seperti regulasi zakat, perbankan syariah, jaminan produk halal, serta peraturan daerah bernuansa Islam. Meskipun demikian, peran tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan ideologi politik, kepentingan politik praktis, serta keterbatasan pemahaman legislator terhadap hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa partai politik memiliki kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam secara demokratis dan konstitusional, dengan tetap menjaga prinsip persatuan dan kebhinnekaan bangsa.

ANALISIS EFEKTIVITAS LAYANAN APOSTILLE MELALUI SISTEM AHU ONLINE DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

Komang Ayu Lisa Pratiwi, I Kadek Rian Prayana — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan Apostille melalui Sistem AHU Online dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Apostille melalui AHU Online telah meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pelayanan serta memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas secara struktural, namun masih menghadapi kendala pada tataran operasional, seperti keterbatasan pemahaman pengguna terhadap informasi teknis, ketidakjelasan estimasi waktu penyelesaian dalam sistem, serta inkonsistensi penerapan prosedur akibat keterbatasan pedoman tertulis di tingkat daerah. Oleh karena itu, meskipun AHU Online dinilai cukup efektif, diperlukan penguatan tata kelola, penyempurnaan sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan Apostille yang transparan dan akuntabel dapat terwujud secara optimal.

This study aims to analyze the effectiveness of Apostille services through the AHU Online System in promoting transparent and accountable public service delivery at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Bali. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the Apostille service through AHU Online has improved service efficiency and accessibility and has fulfilled transparency and accountability aspects at a structural level. However, several operational challenges remain, including users’ limited understanding of technical information, the absence of clear processing time estimates within the system, and inconsistencies in procedural implementation due to the lack of written standard operating procedures at the regional level. Therefore, although AHU Online is considered reasonably effective, strengthening governance, improving system clarity, and enhancing human resource capacity are necessary to achieve optimal transparency and accountability in Apostille public services.

STUDI TENTANG PENGARUH KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Didit Darmawan, Nur Lailatul Hidayah, Durrotul Mumtazah — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak hanya menuntut penguasaan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mendukung proses belajar siswa. Pengembangan kompetensi guru, khususnya dalam aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung, secara signifikan memengaruhi motivasi, karakter, dan pencapaian akademik siswa, sehingga pemahaman komprehensif terhadap kedua faktor ini penting untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan secara optimal. Studi ini bermaksu untuk menganalisis pengaruh kompetensi guru PAI dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa SMA. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui telaah berbagai jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan variabel studi. Hasil studi menunjukkan bahwa kompetensi guru PAI dan lingkungan keluarga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, baik dari segi pemahaman materi maupun pembentukan karakter. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara kompetensi guru PAI yang optimal dan dukungan lingkungan keluarga yang kondusif menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan akademik siswa.

Education at the high school level requires not only academic mastery, but is also influenced by internal and external factors that support the learning process of students. Improvements in teacher competence, particularly in pedagogical, professional, social, and personal aspects, as well as a harmonious and supportive family environment, significantly influence students' motivation, character, and academic achievement. Therefore, a comprehensive understanding of these two factors is important for optimizing educational success. This study aims to analyze the influence of PAI teacher competence and family environment on high school students' learning outcomes. The method used is qualitative research with a literature study approach through reviewing various journals, articles, and books relevant to the research variables. The results of the study indicate that PAI teacher competence and family environment contribute significantly to improving student learning outcomes, both in terms of material understanding and character building. Thus, it can be concluded that the synergy between optimal PAI teacher competence and conducive family environment support is a major factor in supporting student academic success.

DUA JALUR, SATU TUJUAN: PERBANDINGAN PEMBELAJARAN MEMBACA DI PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Dian Nurul Fitra, Dwi Praptiwi, Ahmad Wahyudi Suherman — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode pembelajaran membaca di pendidikan formal dan nonformal, dua jalur pendidikan yang memiliki ciri dan pendekatan yang berbeda. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di berbagai institusi pendidikan. Peserta penelitian meliputi siswa dan pengajar dari lembaga formal dan nonformal, dengan pemilihan yang dilakukan secara acak untuk memastikan keberagaman informasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam teknik pengajaran, interaksi siswa-guru, serta hasil pembelajaran yang dicapai di masing-masing konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal cenderung mengedepankan struktur dan kurikulum yang terstandarisasi, sementara pendidikan nonformal lebih fleksibel dan partisipatif, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Meskipun siswa di pendidikan nonformal menunjukkan tingkat motivasi dan kecintaan membaca yang lebih tinggi, siswa di pendidikan formal memiliki keterampilan analisis bacaan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam efektivitas masing-masing metode. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengembang kurikulum dan pendidik, mengusulkan integrasi praktik terbaik dari kedua sistem pendidikan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa secara holistik. Temuan ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

UKHUWAH DAN SILATURAHMI SEBAGAI MODAL SOSIAL SPIRITUAL DALAM MENINGKATKAN SUBJECTIVE WELL-BEING DAN KESEHATAN MENTAL: KAJIAN KONSEPTUAL INTEGRATIF PERSPEKTIF KEISLAMAN

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Modernisasi dan urbanisasi telah mengubah pola relasi sosial masyarakat dan berkontribusi terhadap meningkatnya permasalahan kesehatan mental, khususnya pada masyarakat Muslim urban. Pendekatan kesehatan mental yang dominan berorientasi klinis dinilai belum optimal tanpa integrasi dimensi sosial dan spiritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ukhuwah dan silaturahmi sebagai modal sosial spiritual dalam meningkatkan subjective well-being dan kesehatan mental masyarakat Muslim. Metode yang digunakan adalah kajian literatur integratif dengan menganalisis publikasi ilmiah bereputasi, laporan kesehatan global, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ukhuwah memperkuat identitas sosial, solidaritas spiritual, dan rasa memiliki dalam komunitas, sedangkan silaturahmi meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal dan dukungan emosional. Keduanya membentuk modal sosial spiritual yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan hidup, stabilitas emosi, serta penurunan risiko gangguan kesehatan mental. Temuan ini sejalan dengan Harvard Study of Adult Development yang menegaskan bahwa kualitas hubungan sosial merupakan prediktor utama kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ukhuwah dan silaturahmi dapat dijadikan strategi promotif-preventif berbasis komunitas dalam pembangunan kesehatan mental masyarakat Muslim.

Modernization and urbanization have transformed social relationship patterns in society, contributing to the rise of mental health issues, particularly among urban Muslim communities. The dominant clinical-oriented mental health approach is deemed suboptimal without integrating social and spiritual dimensions. This study aims to analyze the role of ukhuwah (brotherhood) and silaturahmi (maintaining kinship ties) as spiritual social capital in enhancing subjective well-being and mental health among Muslims. The method employed is an integrative literature review, analyzing reputable scientific publications, global health reports, and classical and contemporary Islamic literature. The findings indicate that ukhuwah strengthens social identity, spiritual solidarity, and a sense of belonging within the community, while silaturahmi improves interpersonal communication quality and emotional support. Together, they form spiritual social capital that significantly contributes to increased life satisfaction, emotional stability, and reduced risk of mental disorders. These findings align with the Harvard Study of Adult Development, which confirms that the quality of social relationships is the primary predictor of long-term happiness and health. This study concludes that strengthening ukhuwah and silaturahmi can serve as a community-based promotive-preventive strategy for building mental health in Muslim societies.

PERAN SANTRI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG INSPIRATIF DI PODOK PESANTREN TAHFIZ INSAN MADANI LOMBOK TIMUR

Halmianto, Mujiburrohman — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dalam perkembangannya, pesantren dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, beberapa pesantren menyelenggarakan pendidikan sekolah (formal) dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekitar dengan mendirikan pesantren sebagai pusatnya. Dalam penyelenggaraan pesantren selalu didasarkan pada landasan filsafat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Santri Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Inspiratif di Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani Lombok Timur. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendalami persoalan-persoalan peran Santri di pesantren Pondok Pesantren tahfiz insan madani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini didefinisikan dengan cara memperoleh data-data penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di pesantren Tahfiz Insan Madani. Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu berbagi peranan santri di Pondok Pesantren Tahfiz Insan Madani

EFEK MEDIA MASSA DAN INDUSTRI BUDAYA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KOMUNIKASI

Muhammad Imran Irwan, Ramsiah Tasruddin — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan media massa modern tidak dapat dilepaskan dari logika industri budaya yang berorientasi pada pasar dan keuntungan ekonomi. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampai informasi, tetapi juga sebagai institusi ekonomi yang memproduksi dan mendistribusikan simbol-simbol budaya secara massal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media massa dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat serta dampak industri budaya terhadap keberagaman budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis kritis terhadap teori media massa dan industri budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas sosial dan pola konsumsi budaya masyarakat. Industri budaya mendorong terjadinya homogenisasi budaya, komodifikasi nilai budaya, serta pergeseran identitas lokal. Namun, di sisi lain, media juga berpotensi menjadi sarana resistensi budaya dan pelestarian nilai lokal apabila dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis masyarakat dan tanggung jawab etis media untuk menjaga keberagaman budaya di tengah dominasi industri budaya global.

KEPEMIMPINAN PROFETIK NABI MUHAMMAD DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

Dede Rubai Misbahul Alam, Cindi Fitriani, Elis Nur Hasanah, Lilik Nihayah — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini mengkaji kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dalam membangun masyarakat madani (berperadaban) serta relevansinya terhadap pembangunan sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis kepustakaan terhadap sumber-sumber klasik Islam dan karya-karya ilmiah modern. Kajian ini menyoroti prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Nabi Muhammad, seperti keadilan, musyawarah (shūrā), kesetaraan, integritas moral, dan kohesi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga transformatif dalam ranah sosial dan politik, yang berhasil mempersatukan masyarakat Madinah yang majemuk melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif, penegakan hukum, serta nilai-nilai etika sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Model kepemimpinan ini berkontribusi secara signifikan dalam membentuk masyarakat yang damai, adil, dan beradab berdasarkan prinsip saling menghormati dan tanggung jawab kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad menawarkan kerangka komprehensif dan kontekstual dalam membangun masyarakat madani yang tetap relevan untuk menjawab tantangan kepemimpinan, pluralisme, dan keharmonisan sosial di era modern.

This article examines the leadership of Prophet Muhammad ﷺ in building a madani (civil) society and its relevance to contemporary social development. Using a qualitative descriptive approach through literature analysis of classical Islamic sources and modern scholarly works, this study explores the fundamental principles of the Prophet’s leadership, including justice, consultation (shūrā), equality, moral integrity, and social cohesion. The findings indicate that the leadership of Prophet Muhammad was not merely spiritual but also transformative in the social and political spheres, successfully uniting diverse communities in Medina through inclusive governance, legal order, and ethical values as reflected in the Constitution of Medina. This leadership model contributed significantly to the formation of a peaceful, just, and civilized society based on mutual respect and collective responsibility. The study concludes that the leadership of Prophet Muhammad offers a comprehensive and contextual framework for building a madani society that remains relevant in addressing modern challenges of leadership, pluralism, and social harmony.

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN NILAI SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PADA RAPOR PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 13 MAKASSAR

Nurhaini, Wahira, Sumarlin Mus — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan nilai Rapor Pendidikan pada aspek Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) di SMP Negeri 13 Makassar yang terjadi antara tahun 2024 dan 2025. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, setara, dan partisipatif di tingkat sekolah menengah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen Rapor Pendidikan, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima tema utama penyebab penurunan nilai Sulingjar, yaitu menurunnya kualitas pembelajaran di kelas, melemahnya iklim kebhinekaan, menurunnya kesetaraan gender, berkurangnya rasa aman psikologis dan fisik, serta rendahnya dukungan siswa terhadap program sekolah. Penelitian ini mengungkap bahwa aspek sosial dan kultural sekolah, termasuk komunikasi, kepemimpinan reflektif, dan partisipasi murid, memiliki peran signifikan terhadap mutu lingkungan belajar. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang konsep mutu pendidikan dengan menekankan peran dimensi non-akademik dalam keberlanjutan kualitas pembelajaran. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi sekolah dan pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem evaluasi berbasis refleksi, kolaborasi, dan kebhinekaan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan di Indonesia.

MANAJEMEN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kamaruddin, Addriana Bulu Baan, Andi Saparia — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kepala Sekolah mengelolah manajemen di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mendeskripsikan guru memfasilitasi siswa dalam kegiatan olahraga di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya dan prilaku manusia melalui data deskriptif seperti teks wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, Kepala sekolah, guru dan staf serta komite sekolah membuat perencanaan yang matang, dengan menyusun visi, misi, serta program kerja sesuai kebutuhan peserta didik dan perkembangan pendidikan. Kepala sekolah melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas, memastikan setiap unsur guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan stakeholder memiliki peran yang terkoordinasi. Kepala sekolah memastikan bahwa segala pelaksanaan program dijalankan secara disiplin, transparan, dan sesuai standar operasional agar kegiatan pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, serta layanan administrasi berjalan optimal. Guru memfasilitasi siswa dalam kegiatan olahraga di SMANOR Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengintegrasikan jadwal mengajar dan jadwal pelatihan siswa sehingga siswa dapat menyesuaikan jadwal belajar dan jadwal pembelajaran. Sehingga siswa dapat meningkatkan kompetensi masing-masing sesuai bakat masing-masing siswa. Pelatih melakukan pelatihan kepada siswa di SMANOR Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan prestasi siswa di setiap jenjang olahraga baik prestasi melalui POPDA, POPDA dan ASEAN SCOOL.

This study aims to describe how the principal manages school administration at the State Senior High School of Sports (SMANOR) of Central Sulawesi Province and to describe how teachers facilitate students in sports activities at the same school. The research method used is descriptive qualitative, focusing on an in-depth understanding of social, cultural, and human behavioral phenomena through descriptive data such as interview transcripts, observations, and documentation. Data analysis techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate, first, that the principal, teachers, staff, and the school committee develop thorough planning by formulating the school’s vision, mission, and work programs in accordance with students’ needs and developments in education. The principal clearly distributes duties and responsibilities, ensuring that teachers, educational staff, the school committee, and other stakeholders have well-coordinated roles. The principal also ensures that all programs are implemented in a disciplined and transparent manner and in accordance with standard operating procedures, so that learning activities, management of facilities and infrastructure, and administrative services run optimally. Teachers facilitate students’ participation in sports activities at SMANOR of Central Sulawesi Province by integrating teaching schedules with students’ training schedules, enabling students to balance academic learning and sports training. As a result, students are able to improve their competencies according to their respective talents. Coaches provide effective training for students at SMANOR of Central Sulawesi Province, as evidenced by students’ achievements at various levels of sports competitions, including POPDA, POPNAS, and ASEAN School events.

IMPLEMENTASI L.E.A.R.N MODEL MARRIOTT DALAM PENANGANAN KELUHAN TAMU STUDI KASUS : FAIRFIELD BY MARRIOTT KUTA SUNSET ROAD

Siti Rahmah, Ni Putu Karnhura Wetarani — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Model L.E.A.R.N (Mendengar, Empati, Meminta Maaf, Merespons, dan Memberi Informasi) dalam menangani keluhan tamu di hotel Fairfield by Marriott Kuta Sunset Road. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu melalui analisis dokumen internal hotel serta data rekam keluhan tamu. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Model L.E.A.R.N berjalan cukup efektif dan didukung oleh sistem komunikasi yang terpadu, karyawan yang memiliki kemampuan memadai, serta struktur organisasi yang teratur. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama pada masa okupansi tinggi dan dalam menangani keluhan yang berasal dari faktor eksternal. Secara keseluruhan, Model L.E.A.R.N berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan keluhan tamu, meskipun perlu dilakukan peningkatan dan penyesuaian lebih lanjut.

This study looks at how the LEARN Model (Listen, Empathy, Apologize, Respond, and Notify) is used to deal with guest complaints at Fairfield by Marriott Kuta Sunset Road. The research used a qualitative descriptive method with a case study approach, looking at internal hotel documents and guest complaint records. The analysis was based on George C. Edward III’s Policy Implementation Theory, which includes factors like communication, resources, attitude, and organizational structure. The findings show that the LEARN Model has been fairly effective, thanks to good communication systems, skilled staff, and a clear organizational setup. But there are still some issues when the hotel is very busy or when complaints come from outside the hotel's control. Overall, the LEARN Model helps improve how guest complaints are handled, but there is still room for improvement.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI TINJAU DARI JENIS PEKERJAANNYA

Yayang Anggi Andriana — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Kegiatan outsourcing dinilai merugikan karyawan, karena berbagai aspek seperti aspek kerjasama, kemanan, upah, dan hak-hak yang sangat jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan etika umum dan hukum yang didasari pada Undang-undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan berpikir terkait praktik outsourcing di Indonesia. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penulis menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 memberikan Ketidakjelasan terkait jenis pekerjaan yang boleh dilakukan dalam sistem outsourcing, terbukti dengan dicabutnya Pasal 65 serta amandemen Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 jenis pekerjaan pekerja outsourcing menjadi tidak jelas. Selain itu, setelah diberlakukannya undang-undang nomor 06 tahun 2023 banyak perusahaan swasta nasional yang melanggar terkait jenis pekerjaan untuk pekerja outsourcing yang berstatus PKWT. Peran pemerintah sangat penting, namun pada faktanya pengawasan terhadap outsourcing masih menghadapi sejumlah tantangan seperti jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan, praktik pengawasan di lapangan yang seringkali kurang tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja outsourcing dan sulitnya mengawasi kondisi kerja pekerja outsourcing yang berada di lingkungan perusahaan pengguna jasa.

Outsourcing activities are considered detrimental to employees due to various aspects such as cooperation, security, wages, and rights, which fall far short of expectations. Therefore, the author employs a general ethical and legal approach based on Law Number 6 of 2023 concerning the enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law as well as Law Number 13 of 2003 on Manpower as the conceptual foundation for examining outsourcing practices in Indonesia. The method used is a legal research method that is juridical normative. The author uses secondary data, qualitative analysis, to produce a conclusion. Law Number6 of 2023 creates ambiguity regarding the types of work permitted under the outsourcing system. This is evident from the revocation of Article 65 and the amandement of Article 66 of Law Number 13 of 2003, which has resulted in unclear classifications of outsourced job types. In addition, after the enactment of Law No. 6 of 2023 many national private companies have violated the provisions regarding the types of work assigned to outsourced workers with fixed-term employment (PKWT) status.The government’s role is very important, however in practice the supervision of outsourcing still faces several challenges, such as the number of labor inspectors being disproportionate to the number of companies. Field supervision is often not strict in addressing violations related to outsourcing, and is difficult to monitor the working conditions of outsourced workers who operate within user companies.

PENDIDIKAN YANG BERFIKIR FILOSOFIS

Nurul Komariyah, La Ode Muhamad Arifin, Joko Widodo — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pendidikan yang berpikir filosofis, landasan teoretisnya, serta implementasinya dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kajian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data meliputi buku Pendidikan yang Berpikir Filosofis, karya-karya tokoh seperti Dewey, Freire, dan Lipman, serta penelitian empiris terkait. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur deskriptif-analitis yang memungkinkan peneliti mendeskripsikan konsep pendidikan filosofis secara komprehensif serta menelaah temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan filosofis menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif melalui dialog, pertanyaan esensial, dan komunitas pembelajar. Temuan juga memperlihatkan bahwa pendekatan ini didukung oleh landasan filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa penerapan pendidikan filosofis berpengaruh positif terhadap kemampuan menalar, komunikasi, dan prestasi akademik siswa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan filosofis merupakan pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran modern, terutama dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntutan kompetensi abad ke-21.

PENGARUH PROJECT BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN IPAS TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI SD NEGERI 2 NONGAN KARANGASEM

Pande Made Ginaldi Putu Kita, Nyoman Temon Astawa, I Made Putra Aryana — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) merupakan bagian penting dari pendidikan dasar yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa. Namun, proses pembelajaran IPAS di sekolah dasar sering kali masih bersifat teoritis dan berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dan kesulitan mengaitkan konsep dengan fenomena nyata di sekitarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan berbasis proyek nyata. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil belajar IPAS siswa serta mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas IV di SD Negeri 2 Nongan, Karangasem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pra-eksperimen (one-group pretest–posttest design). Subjek penelitian adalah 18 siswa kelas IV yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui tes hasil belajar kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas Shapiro–Wilk dan uji hipotesis Paired Sample t-Test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa meningkat dari 62,72 pada pretest menjadi 80,77 pada posttest dengan peningkatan sebesar 18,05 poin. Berdasarkan hasil uji Paired Sample t-Test, diperoleh nilai signifikansi (p = 0,000 < 0,05) yang berarti hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H₁) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Project Based Learning berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas IV di SD Negeri 2 Nongan.

Learning in Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) or Natural and Social Sciences is an essential part of elementary education that aims to develop students’ critical, creative, and collaborative thinking skills. However, IPAS learning in elementary schools is often theoretical and teacher-centered, making students less active and unable to connect concepts with real-life phenomena around them. To address this issue, the Project Based Learning (PjBL) model was implemented, emphasizing students’ active engagement in real project-based activities. The purpose of this study is to describe the science learning outcomes of students and to determine the effect of applying the Project-Based Learning model on the science learning outcomes of fourth-grade students at SD Negeri 2 Nongan, Karangasem. This research employed a quantitative approach with a pre-experimental design (one-group pretest–posttest design). The subjects were 18 fourth-grade students selected using a purposive sampling technique. Data were collected through learning outcome tests then analyzed using the Shapiro–Wilk normality test and the Paired Sample t-Test at a significance level of 0.05. The results showed that the average score of students’ learning outcomes increased from 62,72 in the pretest to 80,77 in the posttest, with an improvement of 18,05 points. The Paired Sample t-Test result obtained a significance value of (p = 0.000 < 0.05), indicating that the null hypothesis (H₀) was rejected and the alternative hypothesis (H₁) was accepted. Thus, it can be concluded that the implementation of the Project Based Learning model has a significant effect on the IPAS learning outcomes of Grade IV students at SD Negeri 2 Nongan.

IDEOLOGI KEMUHAMMADIYAHAN DALAM GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN

Arga Bimantara — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan menganalisis ideologi Kemuhammadiyahan sebagai landasan gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah melalui kajian penelitian terdahulu dan pembahasan konseptual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap 25 artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi Kemuhammadiyahan berakar pada prinsip tauhid, tajdid, dan amar ma’ruf nahi munkar yang terimplementasi dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, filantropi, dan kebangsaan. Ideologi ini bersifat dinamis, adaptif, dan transformatif, namun menghadapi tantangan pragmatisme institusional di era modern. Penguatan konsistensi ideologis menjadi prasyarat utama keberlanjutan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan.

PERAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM TATA KELOLA BATAS WILAYAH DESA: STUDI KASUS PELAKSANAAN SWAKELOLA PENEGASAN BATAS DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Kadek Sri Fredy Sanggrama Wijaya, Ni Putu Karnhura Wetarani — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penataan dan penegasan batas wilayah desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kepastian administrasi, kejelasan kewenangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Kabupaten Badung dengan dinamika pembangunan yang pesat menghadapi tantangan dalam pengelolaan batas wilayah desa, khususnya akibat ketidaksesuaian antara dokumen batas wilayah dan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam tata kelola batas wilayah desa melalui pelaksanaan sub kegiatan swakelola penetapan dan penegasan batas desa Tahun Anggaran 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka Teori Gede Diva (2009) yang menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Administrasi Kewilayahan telah menjalankan ketiga peran tersebut secara fungsional melalui pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, verifikasi administrasi dan pengendalian dokumen batas desa, serta percepatan penegasan batas wilayah melalui mekanisme swakelola, monitoring, dan pemutakhiran data kewilayahan, sehingga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa dan tertib administrasi kewilayahan di Kabupaten Badung.

A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON ELEVENTH-GRADE STUDENTS’ EXPERIENCES IN MANAGING ACADEMIC PRESSURE AT SMA NEGERI 1 PEMATANGSIANTAR

Trinita Ivana Rumapea — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Academic pressure significantly affects eleventh-grade students navigating intensive curricula and future uncertainties. This phenomenological study explores how eight eleventh-grade students at SMA Negeri 1 Pematangsiantar experience and manage academic pressure. Through semi-structured interviews analyzed via thematic analysis, four key themes emerged: sources of pressure (workload, parental expectations, future uncertainty), psychological and physical manifestations (anxiety, fatigue, sleep disturbances), varied coping strategies (both adaptive and maladaptive), and the critical role of environmental support. Findings reveal that students experience pressure as a multifaceted phenomenon affecting their daily lives, with supportive environments proving essential for effective coping. The study contributes valuable insights into Indonesian students' lived experiences and suggests practical implications for educators, parents, and policymakers in developing holistic support systems that balance academic achievement with student well-being.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN PERCERAIAN KARENA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NO. 886/PDT.G/2024/PA JAMBI

Nadianti, Duwi Aditya, Muhammad Azhari, Muhammad Alfalenky, M.Risyad Maulidi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim Pengadilan Agama Jambi dalam Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PAJmb terkait perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum primer berupa putusan tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait KDRT dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. KDRT fisik yang dibuktikan melalui keterangan saksi a quo menjadi dasar keyakinan hakim bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami syiqaq atau broken marriage.

This study aims to legally analyze the judicial consideration (ratio decidendi) of the Jambi Religious Court judges in Decision Number 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb regarding divorce based on Domestic Violence (KDRT). This research applies a normative legal research method with a case study approach focusing on the court decision. The primary legal material is the decision itself, supported by regulations concerning domestic violence and divorce. The results show that the judges granted the divorce based on Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law due to continuous disputes and quarrels. The proven physical domestic violence through a quo witness testimony became the main basis for the judges’ conviction that the marriage had reached a state of irreconcilable breakdown (broken marriage).

PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN DAMPAK PSIKOSOSIAL KORBAN DALAM KASUS PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BERBASIS BINARY OPTION BINOMO

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus Binomo, yaitu terkait promosi situs investasi ilegal yang terhubung dengan Binori Option. Fokus utamanya adalah pada pertanggungjawaban hukum para influencer dan dampak psikologis serta sosial yang ditimbulkan terhadap korban. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Binomo, sebagai platform perdagangan Binary Options, adalah ilegal karena tidak terdaftar di BAPPEBTI dan skema transaksinya menyerupai perjudian, yaitu bertaruh pada pergerakan harga aset. Para influencer, seperti Indra Kenz, yang bertindak sebagai afiliator, secara menyesatkan mengiklankan Binomo dan memperoleh keuntungan besar dari setiap kerugian yang dialami anggota baru. Indra Kenz telah ditetapkan sebagai tersangka dan menghadapi berbagai sanksi hukuman, termasuk yang berkaitan dengan perjudian online, penyebaran informasi palsu, penipuan, dan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Kasus penipuan ini menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi korban, seperti kerugian finansial yang besar, kecemasan, kesedihan, dan juga merusak reputasi serta hubungan sosial mereka. Bappebti dan OJK, melalui SWI (Satuan Tugas Waspada Investasi), telah mengambil tindakan represif, termasuk memblokir total 92 platform binary option hingga awal Februari 2022, sebagai upaya perlindungan masyarakat, serta melindungi korban.

This research aims to identify and analyze the case of Binomo case, which is about promoting an illegal investment site linked to Binori Option, focusing on what the law says influencers are responsible for and how it affects victims mentally and socially. The method used is descriptive qualitative literature, which means gathering, reading, noting, and handling information from many sources that are related. The study's findings show that Binomo, as a Binary Options trading platform, is illegal because it is not registered with BAPPEBTI and its transactions are like gambling, betting on how the price of assets changes. Influencers, like Indra Kenz, who acted as affiliates, falsely advertised Binomo and made a lot of money from each loss that new members had. Indra Kenz has been named a suspect and is facing different punishments, including those related to online gambling, spreading false information, fraud, and Money Laundering crimes. This case has very bad effects on victims, like major money losses, feeling worried, sadness, and also hurting their reputation and social life. Bappebti and OJK, through SWI, have taken strong actions, like completely blocking 92 binary option platforms by early February 2022, to protect the public, and victims.

ANALISIS PERAN UNIT SEKRETARIS GENERAL MANAGER DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI PT ANGKASA PURA INDONESIA

Made Metha Oka Dwipayanti, I Dewa Ayu Putri Wirantari — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis peran Unit Sekretaris General Manager dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di PT Angkasa Pura Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai–Bali. Berdasarkan Teori Peran Biddle (1986), temuan menunjukkan bahwa indikator role expectation, role performance, role conflict, dan role clarity berkontribusi signifikan terhadap efisiensi administratif, antara lain melalui pengurangan duplikasi tugas, peningkatan ketepatan waktu, dan perbaikan koordinasi. Unit sekretaris berfungsi sebagai mitra strategis pimpinan yang memfasilitasi komunikasi efektif dan koordinasi lintas unit, sehingga meningkatkan akurasi dokumen dan responsivitas operasional bandara, dengan role performance dan role clarity sebagai kekuatan utama sementara role conflict diminimalkan melalui penetapan prioritas tugas, pembagian kerja yang jelas, dan dukungan organisasi. Kesimpulan menegaskan bahwa sekretaris telah berevolusi dari pelaksana administratif menjadi elemen penting good corporate governance, dengan rekomendasi penguatan kapasitas profesional, penyempurnaan SOP, dan penguatan mekanisme koordinasi untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta saran penelitian lanjutan berupa analisis kuantitatif terhadap dampaknya pada produktivitas organisasi.

This research analyzes the role of the General Manager's Secretariat Unit in enhancing the quality of administrative services at PT Angkasa Pura Indonesia, employing a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation at I Gusti Ngurah Rai Airport–Bali. Based on Biddle's Role Theory (1986), the findings indicate that the indicators of role expectation, role performance, role conflict, and role clarity significantly contribute to administrative efficiency, including through task duplication reduction, improved timeliness, and enhanced coordination. The secretariat unit functions as a strategic partner to leadership, facilitating effective communication and cross-unit coordination, thereby boosting document accuracy and operational responsiveness at the airport, with role performance and role clarity as primary strengths while role conflict is mitigated through task prioritization, clear work division, and organizational support. The conclusion affirms that secretaries have evolved from administrative executors to key elements of good corporate governance, with recommendations for strengthening professional capacity, refining SOPs, and bolstering coordination mechanisms to sustain improvements in administrative service quality, alongside suggestions for future quantitative research on its impact on organizational productivity.

IMPLEMENTASI APLIKASI SMARTGOV DALAM PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Ni Putu Galuh Pradnya Putri Sanjiwani, Komang Adi Sastra Wijaya — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Implementasi aplikasi Smartgov dalam administrasi perpajakan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan kinerja aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Smartgov dalam kegiatan penagihan pajak daerah serta implikasinya terhadap kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam proses penagihan pajak daerah.Analisis kinerja pegawai mengacu pada teori kinerja Bernardin & Russell (1993) yang mencakup enam dimensi, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Smartgov memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kinerja pegawai, khususnya dalam aspek ketepatan waktu dan kualitas kerja, melalui kemudahan akses data, peningkatan akurasi informasi wajib pajak, serta efisiensi proses administrasi penagihan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan teknis pegawai, gangguan sistem, serta ketergantungan pada jaringan internet yang memengaruhi efektivitas kerja.Secara keseluruhan, penerapan aplikasi Smartgov mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, namun diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi informasi agar implementasi sistem dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

The implementation of the Smartgov application in regional tax administration represents one of the local government’s efforts to improve the effectiveness of tax collection and employee performance. This study aims to analyze the implementation of the Smartgov application in regional tax collection activities and its implications for the performance of employees at the Regional Revenue Agency of Badung Regency. This research employs a qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants were selected purposively, consisting of employees directly involved in the regional tax collection process.Employee performance analysis in this study is based on the performance theory proposed by Bernardin and Russell (1993), which includes six dimensions: quality of work, quantity of work, timeliness, effectiveness, independence, and work commitment. The results indicate that the implementation of the Smartgov application has positive implications for improving employee performance, particularly in terms of timeliness and quality of work, through easier access to data, improved accuracy of taxpayer information, and increased efficiency in administrative tax collection processes. However, several challenges were identified in its implementation, including limited technical skills among employees, system disruptions, and dependence on internet connectivity, which affect work effectiveness.Overall, the implementation of the Smartgov application is able to support improvements in employee performance at the Regional Revenue Agency of Badung Regency. Nevertheless, further efforts are required to enhance human resource capacity and strengthen information technology infrastructure to ensure optimal and sustainable system implementation.

PERLINDUNGAN UPAH BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SELAMA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ilfan Setiadi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan perselisihan hubungan industrial yang paling mendasar, seringkali menimbulkan dampak ekonomi yang mendesak bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam pengaturan normatif dan pelaksanaan perlindungan hak pekerja atas upah selama proses penyelesaian sengketa PHK di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Secara normatif, perlindungan hak upah, yang dikenal sebagai upah proses, dulunya diatur eksplisit dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Meskipun ketentuan ini telah dihapus atau diubah substansinya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kewajiban pembayaran upah proses tetap menjadi doktrin hukum yang hidup. Dasar hukum saat ini ditopang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan pembayaran upah hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang kemudian dibatasi secara yudisial oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang menetapkan batas maksimal pembayaran upah proses selama enam (6) bulan. Pembatasan ini menciptakan konflik vertikal antara idealisme konstitusional dan pragmatisme yudisial. Dalam pelaksanaannya, meskipun hak upah proses diakui, pemenuhannya sering terhambat. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Yuridis-Normatif berfokus pada hukum sebagai norma tertulis (law in books) dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) sesuai literatur, dan pendapat ahli serta menelaah Jurnal ilmiah dan buku – buku yang berkaitan.

Termination of Employment (PHK) is the most fundamental industrial relations dispute, often causing urgent economic impacts for workers. This study aims to analyze in depth the normative arrangements and implementation of the protection of workers' rights to wages during the process of resolving PHK disputes in the Industrial Relations Court (PHI). Normatively, the protection of wage rights, known as process wages, was previously explicitly regulated in Article 155 Paragraph (2) of Law Number 13 of 2003. Although this provision has been removed or changed in substance within the framework of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the obligation to pay process wages remains a living legal doctrine. The current legal basis is supported by the Constitutional Court Decision Number 37/PUU-IX/2011 which mandates the payment of wages until the decision has permanent legal force (inkracht), which was then judicially limited by the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015, which sets a maximum limit for the payment of process wages for six (6) months. These limitations create a vertical conflict between constitutional idealism and judicial pragmatism.

KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG OCCUPATIONAL CRIME NARKOTIKA PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KOTA TANJUNGPINANG

Sekar Triana Putri, Anza Ronaza Bangun — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji fenomena Occupational Crime (kejahatan jabatan) terkait narkotika yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), secara khusus seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Satpol PP di Tanjungpinang yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus ini merupakan penyimpangan serius yang merusak integritas birokrasi dan melanggar kode etik ASN (Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021). Penelitian kriminologi normatif-empiris ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogenik dan upaya penanggulangannya. Dengan menggunakan Teori Occupational Crime, temuan menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dipicu oleh penyalahgunaan akses kerja dan status demi keuntungan ekonomi. Lebih lanjut, analisis melalui Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi karena lemahnya keterikatan individu (khususnya komitmen dan keyakinan) terhadap nilai-nilai profesional dan karier. Upaya penanggulangan yang dianalisis meliputi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan rekomendasi untuk memperkuat kontrol sosial institusional melalui tes urine rutin serta pengawasan internal yang ketat. Temuan ini menegaskan perlunya tindakan disipliner yang tegas untuk mencegah degradasi moral ASN dan memulihkan kepercayaan publik.

This study examines the phenomenon of narcotics-related Occupational Crime involving Civil Servants (ASN), specifically a Government Employee with Work Agreement (PPPK) from the Satpol PP in Tanjungpinang, who was involved in drug distribution and use. This case represents a serious deviation that damages bureaucratic integrity and violates the ASN code of ethics (Government Regulation No. 94 of 2021).^[1] This normative-empirical criminological research aims to analyze the criminogenic factors and countermeasures. Utilizing Occupational Crime Theory,^[2] the findings indicate that the crime was triggered by the abuse of work access and status for economic gain. Furthermore, analysis through Social Control Theory,^[3] suggests that the deviation occurred due to the weak individual attachment (specifically commitment and belief) to professional values and career. Countermeasures analyzed include the sanction of Dishonorable Discharge (PTDH) and recommendations for strengthening institutional social control through routine drug testing and stringent internal oversight. These findings emphasize the necessity of firm disciplinary action to prevent the moral degradation of ASN and restore public trust.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai penopang Produk Domestik Bruto maupun sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, UMKM kerap berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar, khususnya dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopoli, kartel, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan berpotensi menyingkirkan UMKM dari pasar dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap UMKM dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat serta menilai apakah mekanisme penegakan hukum persaingan usaha telah memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap UMKM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang diperkuat oleh peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, dalam tataran implementasi, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses UMKM terhadap proses penegakan hukum dan lemahnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan penegakan hukum yang lebih afirmatif dan berkeadilan agar hukum persaingan usaha benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi UMKM sesuai dengan amanat konstitusi dan cita hukum nasional.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia’s national economy, both as a key contributor to Gross Domestic Product and as a means of promoting the equitable distribution of social welfare. However, in practice, MSMEs often occupy a vulnerable position when confronted with large-scale business actors, particularly in the context of unfair business competition. Monopolistic practices, cartels, predatory pricing, and the abuse of dominant market positions have the potential to exclude MSMEs from the market and are contrary to the principles of economic democracy as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the forms of legal protection provided by the state to MSMEs in addressing unfair business competition and to assess whether the enforcement mechanisms of competition law have ensured legal certainty and substantive justice for MSMEs. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings indicate that, normatively, legal protection for MSMEs is regulated through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs, which are reinforced by the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Nevertheless, at the level of implementation, the enforcement of competition law continues to face various challenges, particularly the limited access of MSMEs to enforcement mechanisms and the weak effectiveness of sanctions. Therefore, a stronger, more affirmative, and justice-oriented approach to law enforcement is required to ensure that competition law genuinely functions as an instrument of protection for MSMEs in accordance with constitutional mandates and the ideals of national legal policy.

ANALISIS TINGKAT HARGA KELAPA SAWIT MASYARAKAT KECAMATAN PAMENANG SELATAN

Rio Saputra, M. Nazori Majid — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fluktuasi harga kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pamenang Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga sawit memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada saat harga tinggi, pendapatan petani meningkat sehingga mampu mencukupi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan mendorong tumbuhnya usaha kecil. Sebaliknya, ketika harga menurun, pendapatan petani berkurang drastis, daya beli melemah, utang meningkat, bahkan keberlangsungan pendidikan anak ikut terganggu. Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa fluktuasi harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kualitas tandan buah segar (TBS), produktivitas kebun, biaya produksi yang tinggi, cuaca ekstrem, serta keterbatasan sarana perawatan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dinamika harga pasar global, kebijakan pemerintah, serta peran tengkulak dalam rantai distribusi yang melemahkan posisi tawar petani kecil. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif berupa penyediaan sarana produksi terjangkau, konsistensi regulasi, hilirisasi produk sawit, diversifikasi pasar ekspor, serta penguatan kelembagaan petani melalui koperasi. Kesimpulannya, stabilitas harga kelapa sawit merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan kesejahteraan petani sawit skala kecil di Kecamatan Pamenang Selatan.

This study aims to analyze the impact of palm oil price fluctuations on the socio-economic conditions of the community in Pamenang Selatan District and to identify the contributing factors. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing interviews, observations, and documentation. The findings reveal that fluctuations in palm oil prices significantly affect community welfare. When prices are high, farmers’ income increases, enabling them to meet basic needs, cover educational expenses, and foster the growth of small businesses. Conversely, when prices decline, farmers’ income decreases drastically, purchasing power weakens, debt increases, and even children’s education sustainability is disrupted. Furthermore, the study finds that price fluctuations are influenced by both internal and external factors. Internal factors include the quality of fresh fruit bunches (FFB), farm productivity, high production costs, extreme weather, and limited farming facilities. External factors involve global market price dynamics, government policies, and the role of middlemen in the distribution chain, which weaken smallholders’ bargaining power. Therefore, a comprehensive strategy is required, including the provision of affordable production facilities, regulatory consistency, palm oil downstreaming, export market diversification, and strengthening farmer institutions through cooperatives. In conclusion, palm oil price stability is a crucial aspect that determines the sustainability of socio-economic development and the welfare of small-scale palm oil farmers in Pamenang Selatan District.

PERAN KANTOR KEMENTERIAN HAM WILAYAH KERJA BALI DALAM PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN HAM UNTUK MASYARAKAT

Ni Luh Putu Arynatih, Komang Adi Sastra Wijaya — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali dalam penguatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan studi dokumentasi terhadap regulasi terkait seperti RANHAM dan Peraturan Menteri HAM. Analisis dilakukan berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, yang mencakup peran aktif, partisipatif, dan pasif. penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kerja Bali menjalankan peran edukatif melalui sosialisasi HAM di sekolah, peran koordinatif dengan pemerintah daerah, peran protektif dalam respons bencana, dan peran pemantauan terhadap dugaan pelanggaran HAM.Penelitian menegaskan pentingnya peran strategis kantor ini dalam sistem desentralisasi, tetapi masih diperlukan perbaikan kelembagaan dan teknis untuk mendukung target Renstra 2025-2029.

HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA STUDI KASUS TRADISI KAHIYA DI BUTON TENGAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

La Ode Adi Yusri Tumada, Kurniati, Abdul Qadir Gassing — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan makna tradisi Kahiya di Kabupaten Buton Tengah dalam bingkai hukum Islam, khususnya melalui perspektif Maqasid Syariah. Tradisi Kahiya, yang merupakan bagian dari sistem adat masyarakat Buton Tengah, mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam konteks modernisasi dan perkembangan hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal research melalui observasi lapangan, wawancara tokoh adat dan agama, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kahiya tidak sekadar ritual budaya, tetapi memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga keharmonisan sosial, dan memperkuat identitas keislaman lokal. Dari perspektif Maqasid Syariah, tradisi ini mengandung unsur pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-‘aql) melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, moralitas, dan spiritualitas masyarakat. Dengan demikian, Kahiya dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan norma-norma Islam. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam di tengah dinamika sosial budaya masyarakat lokal.

This study aims to analyze the existence and meaning of the Kahiya tradition in Central Buton Regency within the framework of Islamic law, specifically through the perspective of Maqasid Sharia (Islamic Law). The Kahiya tradition, which is part of the traditional system of the Central Buton community, reflects social, moral, and spiritual values passed down through generations. However, in the context of modernization and the development of Islamic law, questions arise regarding the extent to which this tradition aligns with the basic principles of Sharia. This study employed qualitative methods with a socio-legal research approach through field observations, interviews with traditional and religious leaders, and document analysis. The results indicate that Kahiya is not merely a cultural ritual but also has a social function as a means of strengthening ties, maintaining social harmony, and strengthening local Islamic identity. From the perspective of Maqasid Sharia, this tradition embodies elements of preserving religion (hifz al-din), the soul (hifz al-nafs), and the mind (hifz al-‘aql) by strengthening the values of togetherness, morality, and community spirituality. Thus, Kahiya can be viewed as a form of local wisdom that aligns with the objectives of sharia, as long as its implementation does not conflict with the principles of monotheism and Islamic norms. This study emphasizes the importance of a contextual approach in understanding Islamic law amidst the socio-cultural dynamics of local communities.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIA KOMUNIKASI DAN EFEK SOSIAL

Andi Nurhikmawati, Ramsiah Tasruddin — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, media mengalami disrupsi yang signifikan sehingga turut mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi terus berkembang dari era tulisan dan percetakan hingga memasuki era telekomunikasi dan media baru berbasis digital. Perubahan ini pula ikut mengubah cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, serta membangun relasi sosial di ruang publik maupun privat (Flew, 2021). Perubahan tersebut menandai pergeseran pola komunikasi masyarakat menuju sistem yang lebih cepat, interaktif, dan berbasis jaringan digital. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan perkembangan teknologi media komunikasi serta menganalisis efek sosial yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi media komunikasi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, peningkatan efisiensi komunikasi, serta terbukanya ruang partisipasi sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Media digital memungkinkan individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang aktif dalam arus komunikasi global (UNESCO, 2021). Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai dampak negatif, seperti maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat, pergeseran nilai-nilai budaya, serta meningkatnya tantangan dalam literasi digital masyarakat (Livingstone, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta sikap kritis dalam memanfaatkan teknologi media komunikasi. Pemanfaatan teknologi secara bijak diharapkan mampu memaksimalkan dampak positif sekaligus meminimalkan dampak negatifnya, sehingga perkembangan teknologi media komunikasi dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi kehidupan sosial masyarakat di era digital.

DAMPAK KENAIKAN BI RATE TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS DATA PASCA 2023

Marsya Azizah Al-Ghanni, Nesya Syaira Castafina — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan BI Rate terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia pasca tahun 2023. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, perubahan kebijakan moneter nasional melalui BI Rate diperkirakan memengaruhi biaya dana, margin pembiayaan, dan tingkat bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda berdasarkan data sekunder dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selama periode Januari 2023 hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan syariah, dengan setiap kenaikan 1% BI Rate menurunkan pertumbuhan pembiayaan sekitar 0,472%. Sebaliknya, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan, sementara rasio Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif. Kesimpulannya, meskipun kebijakan moneter yang ketat memberikan tekanan, perbankan syariah di Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan pembiayaan melalui strategi penghimpunan dana dan pengelolaan risiko yang efektif. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai ketahanan dan adaptasi perbankan syariah dalam menghadapi dinamika kebijakan moneter.

This study analyzes the impact of the BI Rate increase on financing growth in Islamic banks in Indonesia after 2023. Although Islamic banks do not use an interest system, changes in national monetary policy through BI Rate are expected to affect funding costs, financing margins, and profit-sharing rates. The research method used is quantitative with multiple linear regression analysis based on secondary data from Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan during the period from January 2023 to June 2025. The results show that increases in BI Rate negatively and significantly affect the growth of Islamic financing, with each 1% increase in BI Rate decreasing financing growth by about 0.472%. However, an increase in Dana Pihak Ketiga (DPK) contributes positively and significantly to supporting financing growth, while the rasio Non Performing Financing (NPF) shows a negative effect. In conclusion, although tight monetary policy exerts pressure, Islamic banking in Indonesia is able to maintain financing growth through effective fund mobilization and risk management strategies. This research provides an important overview of the resilience and adaptation of Islamic banking in facing monetary policy dynamics.

TRANSFORMASI PRESENSI MANUAL KE DIGITAL (Studi Kasus: Smas Paskalis)

Septyan Eko Pambudi, Lia Damita Sari, Uun Sunarsih — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Transformasi sistem presensi dari manual ke digital di SMAS Paskalis merupakan fenomena krusial dalam upaya modernisasi administrasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transisi tersebut serta mengevaluasi tingkat penerimaan warga sekolah melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap kemudahan akses dan manfaat fungsional dari teknologi presensi yang diimplementasikan. Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana perubahan budaya kerja dari pencatatan berbasis kertas menuju sistem terkomputerisasi dapat memengaruhi pola kedisiplinan dan keterlibatan guru serta staf dalam ekosistem digital sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena transformasi ini dipicu oleh kebutuhan akan akurasi data yang lebih tinggi dan transparansi administratif. Berdasarkan analisis melalui dimensi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, ditemukan bahwa integrasi teknologi presensi di SMAS Paskalis mampu mereduksi hambatan birokrasi dan mempercepat proses pelaporan secara real-time. Meskipun terdapat tantangan dalam aspek adaptasi teknis dan literasi digital, transformasi ini secara signifikan telah meningkatkan akuntabilitas institusional. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi sekolah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sikap positif pengguna terhadap inovasi teknologi informasi.

The transformation of the attendance system from manual to digital at SMAS Paskalis is a crucial phenomenon in the effort to modernize educational administration. This research aims to analyze the transition process and evaluate the acceptance level of the school community through the Technology Acceptance Model (TAM) framework. Utilizing a descriptive quantitative approach, this study explores user perceptions regarding ease of access and the functional benefits of the implemented attendance technology. The primary focus of this study is to understand how the shift in work culture from paper-based recording to computerized systems influences discipline patterns and the engagement of teachers and staff within the school's digital ecosystem. The results indicate that this transformation phenomenon is driven by the need for higher data accuracy and administrative transparency. Based on the analysis of usefulness and ease-of-use dimensions, it was found that the integration of attendance technology at SMAS Paskalis is capable of reducing bureaucratic hurdles and accelerating the real-time reporting process. Despite challenges in technical adaptation and digital literacy, this transformation has significantly improved institutional accountability. This research illustrates that the success of digitalizing school administration highly depends on infrastructural readiness and the positive attitudes of users toward information technology innovation.

MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PEMANFAATAN DANA BOS TERHADAP KUALITAS PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DI SD INPRES 1 WANAGADING

Yahya Rodhiyana, Hendriana sri Rejeki, Didik Purwanto — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalsis adanya pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pengajaran pendidikan jasmani di SD Inpres 1 Wanagading. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis adanya pengaruh pemanfaan dana BOS terhadap kualitas pengajaran pendidikan jasmani di SD Inpres 1 Wanagading Untuk mendeskripsikan dan menganalisis adanya pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan pemanfaatan dana BOS secara bersama-sama terhadap kualitas pengajaran pendidikan Jasmani di SD Inpres 1 Wanagading. Berdasarkan hasil pengambilan data dilapangan di SD Inpres 1 Wanagading dengan menggunakan analysis data SPSS versi 27 diperoleh hasil penelitian bahwa Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kualitas pembelajarn Pendidikan jasmani di SD Inpres 1 Wanagading. Penggunaan dana BOS tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pembelajaran di SD Inpres 1 Wanagading. Manejemen kepemimpinan kepala sekolah dan penggunaan dana BOS secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran Pendidikan jasmani di SD Inpres 1 Wanagading

This study aims to describe and analyze the influence of principal leadership management on the quality of physical education instruction at SD Inpres 1 Wanagading. To describe and analyze the influence of the use of BOS funds on the quality of physical education instruction at SD Inpres 1 Wanagading. To describe and analyze the influence of principal leadership management and the use of BOS funds jointly on the quality of physical education instruction at SD Inpres 1 Wanagading. Based on field data collection at SD Inpres 1 Wanagading using SPSS version 27 data analysis, the study found that principal leadership management influences the quality of physical education instruction at SD Inpres 1 Wanagading. The use of BOS funds does not have a partial effect on the quality of learning at SD Inpres 1 Wanagading. Principal leadership management and the use of BOS funds jointly influence the quality of physical education instruction at SD Inpres 1 Wanagading.

IMPLEMENTASI KURIKULUM MADRASAH DINIYYAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH DINIYYYAH JAM’IYYATUL KHOIROT DI DESA PESAWAHAN ADIWERNA TEGAL

Akh. Fad Firdosi, Mujiburrohman — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Madrasah Diniyyah merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan agama islam , penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kurikulum madrasah diniyyah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan agama islam. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kurikulum madrasah diniyyah telah efektif dalam meningkatkan kualitas penddidikan agama islam, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di atasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas guru , pengembangan kurikulum, dan peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas Pendidikan agama islam di madrsah diniyyah.

PERAN INTERPERSONAL SKILL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI BIDANG PEKERJAAN/INDUSTRI

Jauharil Fadli, Faula Maldini Siregar, Muhammad Ali Mukti, Faisal Asmen — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan dunia kerja dan industri di era globalisasi menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis (hard skill), tetapi juga kemampuan non-teknis (soft skill), khususnya interpersonal skill. Interpersonal skill merupakan kemampuan individu dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara efektif dengan orang lain di lingkungan kerja. Kemampuan ini menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran interpersonal skill dalam meningkatkan kinerja karyawan di bidang pekerjaan/industri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur dan observasi terhadap dinamika interaksi kerja di lingkungan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpersonal skill, seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan dan efektivitas kerja organisasi.

PERENCANAAN DAN URGENSI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI DESA KEDUNG PLOSO, MOJOANYAR, KABUPATEN MOJOKERTO, JAWA TIMUR

Mokhamad Deni Setia Budi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam sistem penataan ruang yang berperan menjaga keseimbangan ekologis sekaligus menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Namun, perencanaan RTH di wilayah perdesaan masih sering terabaikan dan belum menjadi prioritas utama pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengembangan RTH di Desa Kedung Ploso, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dengan meninjau kondisi eksisting, kebutuhan masyarakat, serta kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi, kajian regulasi, dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan RTH di Desa Kedung Ploso berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan terbatasnya ruang interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan RTH desa yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan ruang publik hijau di wilayah perdesaan.

Green Open Space (GOS) is a crucial element in spatial planning systems that supports ecological balance while providing public space for community activities. However, GOS planning in rural areas often receives limited attention and is not prioritized in development agendas. This study aims to analyze the urgency of developing Green Open Space in Kedung Ploso Village, Mojoanyar District, Mojokerto Regency, by examining existing conditions, community needs, and the regulatory framework. This research adopts a qualitative approach using descriptive-analytical methods through document review, regulatory analysis, and thematic analysis. The findings indicate that the limited availability of GOS in Kedung Ploso Village negatively affects environmental quality and restricts social interaction spaces. Therefore, structured, participatory, and sustainable rural GOS planning is required by integrating ecological, social, and economic functions. This study is expected to contribute to rural green public space planning policies.

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN WORDWALL TERHADAP HASIL BELAJAR IPAS PADA PESERTA DIDIK KELAS III DI SD NEGERI 1 BITERA, GIANYAR

Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pembelajaran IPAS di sekolah dasar memerlukan inovasi media agar proses belajar tidak bersifat satu arah dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Wordwall terhadap hasil belajar IPAS peserta didik kelas III SD Negeri 1 Bitera, Gianyar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain One Group Pretest–Posttest yang melibatkan 30 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan nilai rata-rata dari 71,00 pada pre-test menjadi 92,63 pada post-test. Data pre-test dan post-test berdistribusi normal sehingga dilakukan uji-t, yang menghasilkan t-hitung lebih besar daripada t-tabel, sehingga hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran Wordwall berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar IPAS peserta didik kelas III SD Negeri 1 Bitera, Gianyar.

Science and Social Studies (IPAS) learning in elementary schools requires innovative instructional media to avoid one-way teaching practices and to improve students’ learning outcomes. This study aimed to determine the effect of using Wordwall as a learning medium on the IPAS learning outcomes of third-grade students at SD Negeri 1 Bitera, Gianyar. The research employed a quantitative approach with a One Group Pretest–Posttest Design involving 30 students. The results showed a significant increase in the average score from 71.00 in the pre-test to 92.63 in the post-test. Both pre-test and post-test data were normally distributed; therefore, a t-test was conducted. The results indicated that the calculated t-value was higher than the t-table value, leading to the acceptance of the alternative hypothesis. Thus, it can be concluded that the use of Wordwall learning media has a positive and significant effect on the IPAS learning outcomes of third-grade students at SD Negeri 1 Bitera, Gianyar.

PERAN MANUSIA (KHALIFAH) DALAM PERSPEKTIF WORLDVIEW ISLAM

Halmianto, Suharman, Sumiran — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pembahasan ini dilatar-belakangi oleh adanya ketidak-seimbangan terhadap peran manusia sebagai khalifah. Sementara di dalam dalil-dalil al-Qur’an dan Sunnah, Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan bagaimana idealnya manusia sebagai Khalifah, Namun faktanya sebagian manusia melakukan kerusakan alam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana relasi antara peran manusia sebagai Khalifah dengan kerusakan alam. Penulis menilai bahwa terjadinya kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia karena kurangnya pemahaman manusia atas dalil-dalil yang telah menjelaskan peran manusia sebagai khalifah dan tugas-tugasnya yang akan diemban selama di bumi. Namun, relasi tersebut akan dapat ditemukan melalui telaah atas ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan langsung mengenai hal tersebut.

PELANGGARAN KEDAULATAN RUANG UDARA OLEH DRONE MILITER AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS IRAN DAN TINJAUAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi drone militer telah membawa implikasi baru terhadap praktik pertahanan negara dan prinsip kedaulatan ruang udara. Salah satu kasus yang menyoroti persoalan tersebut adalah insiden jatuhnya drone militer Amerika Serikat pada tahun 2019 yang oleh Iran diklaim telah melanggar wilayah udaranya. Penelitian ini mengkaji status hukum penerbangan drone militer Amerika Serikat dari perspektif hukum udara internasional serta implikasi hukumnya terhadap keamanan udara global. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Konvensi Chicago 1944, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan doktrin hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan negara atas ruang udara bersifat penuh dan eksklusif, sehingga penerbangan drone militer tanpa izin negara kolong dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kedaulatan. Meskipun penggunaan drone militer belum diatur secara spesifik dalam hukum internasional, pengoperasiannya tetap tunduk pada prinsip hukum udara internasional dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan internasional yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan mencegah eskalasi konflik akibat penggunaan drone militer lintas batas.

The development of military drone technology has introduced new challenges to state defense practices and the principle of airspace sovereignty. One case highlighting this issue is the 2019 incident involving a United States military drone that Iran claimed had violated its national airspace. This study examines the legal status of United States military drone flights from the perspective of international air law and analyzes their implications for global air security. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches through an analysis of the 1944 Chicago Convention, the United Nations Charter, and relevant doctrines of international law. The findings indicate that state sovereignty over airspace is complete and exclusive, meaning that unauthorized military drone operations may constitute violations of sovereignty. Although military drones are not yet specifically regulated under international legal instruments, their use remains subject to the principles of international air law and the precautionary principle. Therefore, clearer international regulations are required to ensure legal certainty and to prevent the escalation of conflicts arising from cross-border military drone operations.

ILMU PENDIDIKAN DALAM CAHAYA TAUHID FILSAFAT KEBENARAN DAN HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM

Akip Sugiharto, Elza Norra Afrita, Joko Widodo — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang berlandaskan pada kebenaran (al-ḥaqq) sebagai pusat orientasi pendidikan. Kebenaran dalam perspektif Islam dipahami sebagai realitas ilahi yang bersifat absolut dan normatif, serta menjadi landasan epistemologis dan aksiologis dalam pengembangan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebenaran dalam filsafat pendidikan Islam ditinjau dari integrasi wahyu dan akal, serta menjelaskan relevansinya terhadap tujuan, proses, dan orientasi pendidikan Islam di tengah tantangan pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat konseptual-filosofis. Data diperoleh dari literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam secara konsisten menempatkan kebenaran (al-ḥaqq) sebagai realitas ilahi yang bersumber dari wahyu, yang dipahami dan diaktualisasikan melalui akal. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa ilmu dalam pendidikan Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan berorientasi pada tujuan etis dan spiritual, dengan adab sebagai tujuan utama pendidikan. Dalam menghadapi tantangan sekularisasi, relativisme kebenaran, dan pragmatisme pendidikan, filsafat kebenaran Islam berfungsi sebagai kerangka kritis dan korektif. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkuat filsafat pendidikan Islam dengan menegaskan kembali kebenaran ilahi sebagai pusat orientasi pendidikan yang berlandaskan tauhid.

PERANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN CARWASH MENGGUNAKAN DESKTOP DAN WEB PADA CUCIAN MOBIL AMAN

Amallia Bunga Pinang Sari, Hery Afriadi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pengolahan data keuangan yang dilakukan secara manual sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pemberian upah, dan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan di Cucian Mobil Aman. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengolahan data keuangan dan penggajian agar lebih efisien, akurat, dan terkomputerisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengolahan data keuangan berbasis desktop yang Bahasa pemogramannya juga menggunakan Bahasa pemrograman web yaitu PHP pada bagian laporan menggunakan Microsoft Visual Basic .Net dan MySql yang dapat membantu proses administrasi keuangan dan pengupahan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (Case Reasearch) dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik dan admin Cucian Mobil Aman, serta studi literature. Tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan database implementasi program, serta pengujian sistem dengan metode uji coba normal dan tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan mampu membantu admin dalam proses pengolahan transaksi data keuangan, pemberian upah karyawan, serta pneyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan secara otomatis. Aplikasi ini juga meminimalkan kesalahan input dan perhitungan, mempercepat proses pengolahan dta, serta memudahkan pencarian data dan pembuatan laporan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan aplikasi pengolahan data keuangan berbasis desktop dan web pada cucian mobil aman dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam manajemen keuangan serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Manual financial data processing often causes recording errors, delays in employee payments, and difficulties in preparing financial reports at Cucian Mobil Aman. This condition creates a need for a system that integrates financial data processing and payroll to make it more efficient, accurate, and computerized. Therefore, this study aims to design and develop a Desktop and Web-based Financial Data Processing Application using Microsoft Visual Basic .NET and MySQL to assist in automating financial and payroll management processes. The research method used is a case study approach with software engineering techniques. Data collection was conducted through direct observation, interviews with the owner and admin of Cucian Mobil Aman, and literature review. The research stages include system requirements analysis, system design using a Data Flow Diagram (DFD), database design, program implementation, and system testing using normal and abnormal test cases. The results indicate that the developed application runs properly and effectively assists the admin in processing financial data, calculating employee salaries, and generating monthly and annual financial reports automatically. The application also minimizes data input errors, speeds up data processing, and simplifies report generation. The conclusion of this study is that the implementation of a Desktop and Web-based financial data processing system at Cucian Mobil Aman successfully improves efficiency, accuracy, and effectiveness in financial management, supporting faster and more accurate decision-making.

PENERAPAN ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM (Studi Kasus: Respon Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Terhadap Banjir Di Kota Denpasar)

I Kadek Edra Dwi Wikannanda, I Dewa Ayu Putri Wirantari — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penanganan banjir di Kota Denpasar memerlukan tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Agile Adaptive Governance dalam respons penanganan banjir melalui enam indikator utama, yaitu good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat struktural terkait, dan telaah dokumentasi penanganan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali berjalan relatif cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan. Namun demikian, penguatan integrasi data, dokumentasi evaluatif, dan pelembagaan pembelajaran pascabencana masih diperlukan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian adaptive governance dalam konteks bencana perkotaan serta memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah daerah.

Flood management in Denpasar City requires governance mechanisms that are responsive and adaptive to the dynamics of urban disaster risk. This study aims to analyze the application of Agile Adaptive Governance in flood response through six key indicators: good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing field observations, interviews with relevant structural officials, and a review of disaster management documents. The findings indicate that the social response coordinated by the Social Affairs, Women’s Empowerment, and Child Protection Office (P3A) of Bali Province was relatively swift, flexible, and oriented toward the needs of affected communities, particularly vulnerable groups. Nevertheless, stronger data integration, evaluative documentation, and the institutionalization of post-disaster learning remain necessary. This study contributes to the development of adaptive governance scholarship in the context of urban disasters and offers practical implications for strengthening local government governance capacity.

PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS ANTARA GURU DAN SISWA DI SEKOLAH SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 48 MEDAN

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini disusun karena tujuan ingin mengetahui Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Hubungan Harmonis Antara Guru Dan Siswa Di Sekolah Smp Swasta Muhammadiyah 48 Medan. Hubungan antara guru dan siswa tidak hanya bersifat resmi, tetapi juga mencakup interaksi sosial dan emosional melalui komunikasi antarindividu. Komunikasi yang efektif memungkinkan guru berfungsi sebagai pengajar sekaligus pembimbing yang memahami situasi siswa dan memberikan dukungan dengan rasa empati. Dalam dunia pendidikan, komunikasi antarindividu memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, penuh rasa hormat, serta mengurangi kesalahpahaman. Namun, komunikasi di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan status, emosi, dan konsentrasi guru yang cenderung lebih fokus pada aspek akademik sehingga siswa mungkin merasa kurang terbuka. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran komunikasi antarindividu antara guru dan siswa di SMP Swasta Muhammadiyah 48 Medan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan efeknya terhadap hubungan yang baik di lingkungan sekolah.

PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH: ANALISIS REGRESI

Putry Yulianti Andini, Windi Fadilah — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam layanan perbankan syariah, terutama melalui pemanfaatan e-banking, mobile banking, dan internet banking. Digitalisasi layanan tidak hanya memberikan kemudahan akses dan efisiensi, tetapi juga memengaruhi tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi layanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda berbasis data sekunder dari tahun 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah (β = 0,769; p = 0,0006), sedangkan kepuasan nasabah juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas (β = 0,449; p = 0,0263). Nilai R-squared sebesar 0,989 menunjukkan bahwa 98,9% variasi loyalitas nasabah dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan yang optimal, aman, serta didukung oleh pengalaman nasabah yang memuaskan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan loyalitas nasabah pada perbankan syariah di era digital.

The development of digital technology has significantly transformed Islamic banking services, particularly through the use of e-banking, mobile banking, and internet banking. Service digitalization not only enhances accessibility and efficiency but also influences customer satisfaction and loyalty. This study aims to analyze the effect of service digitalization and customer satisfaction on customer loyalty at Bank Syariah Indonesia (BSI). Using a quantitative approach, the research employs multiple linear regression analysis based on secondary data from 2021–2023. The findings indicate that service digitalization has a positive and significant effect on customer loyalty (β = 0.769; p = 0.0006), while customer satisfaction also shows a significant influence (β = 0.449; p = 0.0263). The R-squared value of 0.989 demonstrates that 98.9% of the variation in customer loyalty can be explained by these variables. These results emphasize that well-implemented, secure, and customer-centered digital services serve as key factors in strengthening customer loyalty in Islamic banking in the digital era.

PENGARUH PENGELOLAAN MINUTES OF MEETING TERHADAP KINERJA RAPAT DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Purbosari Ayu Wangi, Muhammad Syihabuddin — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan minutes of meeting terhadap kinerja rapat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Pengelolaan Minutes of Meeting (MoM) mendukung efektivitas dan kinerja rapat di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. MoM ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat jalannya rapat, Keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan MoM terhadap kinerja rapat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, ditinjau dari aspek ketepatan waktu, kejelasan informasi, akuntabilitas dan tindak lanjut hasil rapat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui kuisioner/angket, observasi terstruktur, guna menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan MoM yang sistematik, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik mampu meningkatkan efektivitas rapat, memperjelas pembag.ian tugas, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Sebaiknya, pengelolaan MoM yang kurang optimal berdampak pada terhambatnya tindak lanjut hasil rapat dan menurunkan kinerja rapat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan MoM guna meningkatkan kinerja rapat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.

This study aims to examine the influence of minutes of meeting management on meeting performance at the Secretariat Office of the Regional House of Representatives (DPRD) of Wonogiri Regency. The management of Minutes of Meeting (MoM) supports the effectiveness and performance of meetings within the Secretariat Office of DPRD Wonogiri Regency. The MoM serves as an official document that record the proceedings of meetings, decisions made, and follow-up actions to be carried out by DPRD members. This research seeks to analyze the impact of MoM management on meeting performance at the Secretariat Office of DPRD Wonogiri Regency, in the of timeliness, clarity of information, accountability, and follow-up of meeting outcomes. The research with method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires, structures observations, to test the relationships between variables. The results show that systematic, structured, and well-documented MoM management can improve meeting effectiveness, clarify task distribution, and accelerate the decision-making process. Conversely, suboptimal MoM management hiders the follow-up of meeting results and decreases overall meeting performance. Therefore, standard operating procedures (SOPs) and the utilization of information technology in MoM management are needed to enhance meeting performance at the Secretariat Office of DPRD Wonogiri Regency.

IMPLEMENTASI MEDIA VIDEO ANIMASI DALAM MEMOTIVASI SISWA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN IPAS KELAS V DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BAKBAKAN GIANYAR

Ida Ayu Trisnawati, I Made Gede Anadhi, I Made Putra Aryana — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Implementasi media video animasi pada mata pelajaran IPAS penting guna dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa, khususnya pada materi rantai makanan yang sering dianggap kurang menarik. Dengan mengimplementasikan media video animasi dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih menarik dan menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tahapan pembelajaran dengan implementasi media video animasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Bakbakan, dan (2) Dampak dari implementasi media video animasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Bakbakan. Permasalahan tersebut dianalisis dengan memakai dua teori, yakni teori behaviorisme dari Ivan Petrovich Pavlov dan teori motivasi dari Abraham Maslow. Subjek penelitian ialah Kepala sekolah, Guru, dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Bakbakan. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul akan dikaji melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dengan memakai teknik analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian berikut memperlihatkan (1) Tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media video animasi yakni pertama tahap perencanaan dimana pembuatan modul ajar dan pemilihan video animasi, kedua tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan terakhir ketiga tahap evaluasi yang terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. (2) Dampak yang ditimbulkan dari implementasi media video animasi di SD Negeri 1 Bakbakan, ada dua yaitu yang pertama dampak terhadap siswa dan kedua dampak terhadap guru. Dengan implementasi media video animasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

The implementation of animated video media in social studies subjects is important in fostering student learning motivation, especially in food chain materials that are often considered less interesting. By implementing animated video media in the learning process, it can help students understand the material in a more interesting and fun way. This study aims to find out (1) the stages of learning with the implementation of animated video media at State Elementary School 1 Bakbakan, and (2) the impact of the implementation of animation video media at State Elementary School 1 Bakbakan. The problem is analyzed using two theories, namely the behaviorism theory of Ivan Petrovich Pavlov and the motivational theory of Abraham Maslow. The subjects of the study are the principal, teachers, and grade V students of the State Elementary School 1 Bakbakan. The data collection techniques used were non-participant observation, semi-structured interviews, documentation studies and literature. The collected data will be studied through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions using qualitative descriptive analysis techniques.The results of the following research show (1) Three stages that need to be carried out in the learning process using animation video media, namely the first stage of planning where the creation of teaching modules and the selection of animation videos, the second stages of implementation consisting of preliminary activities, core activities and closing activities, and finally the third stage of evaluation consisting of assessment of attitudes, knowledge and skills. (2) The impact caused by the implementation of animated video media at SD Negeri 1 Bakbakan, there are two, namely the first impact on students and the second impact on teachers. With the implementation of animated video media, it can increase students' motivation to learn.