KEDAULATAN RAKYAT DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

2026-08-23T13:00:59+00:00

Tulisan ini menganalisis hubungan antara kedaulatan rakyat, demokrasi, otonomi daerah, pengakuan masyarakat hukum adat, dan keadilan dalam konteks masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan dokumen dengan memadukan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat hukum. Secara historis, Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 dibaca sebagai arena pembentukan tata bersama, musyawarah, dan hukum adat, sekaligus ditempatkan secara kritis dalam konteks penetrasi kolonial. Secara konstitusional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk kerangka Republik, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, desentralisasi, dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Secara empiris-konseptual, tulisan menelaah bagaimana pemilihan, pemerintahan daerah, klientalisme, ekonomi ekstraktif, konflik sosial, kemiskinan, pembangunan manusia, dan marginalisasi dapat memengaruhi jarak antara norma konstitusional dan kenyataan sosial. Data BPS menunjukkan IPM Kalimantan Tengah mencapai 74,86 pada 2025, sedangkan persentase penduduk miskin September 2025 sebesar 4,94 persen; namun data agregat tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kondisi khusus masyarakat adat. Kajian menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup diukur melalui pemilihan, tetapi juga melalui kemampuan warga dan komunitas untuk memengaruhi keputusan publik, memperoleh pengakuan efektif, menikmati distribusi manfaat pembangunan secara adil, dan terlindungi dari dominasi

This article examines the relationship between popular sovereignty, democracy, regional autonomy, recognition of indigenous legal communities, and justice in the context of Dayak communities in Central Kalimantan. It uses a qualitative literature and document review combining political science, sociology, and jurisprudence. Historically, the 1894 Tumbang Anoi Peace Meeting is read as an arena for deliberation, collective norm formation, and customary law, while also being critically situated within colonial expansion. Constitutionally, Pancasila and the 1945 Constitution establish the framework of the Republic, popular sovereignty, the unitary state, decentralization, and recognition of indigenous legal communities. At the analytical level, the article considers how elections, local government, clientelism, extractive economic structures, social conflict, poverty, human development, and marginalization may shape the gap between constitutional norms and social realities. Official statistics show that Central Kalimantan reached a Human Development Index of 74.86 in 2025 and a poverty rate of 4.94 percent in September 2025; however, such provincial aggregates cannot directly establish the specific condition of indigenous communities. The article argues that popular sovereignty should not be measured by elections alone, but also by the effective capacity of citizens and communities to influence public decisions, secure meaningful recognition, obtain a fair share of development benefits, and remain protected from domination

Jurnal Transformasi Humaniora

KEDAULATAN RAKYAT DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH