ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM KERANGKA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018–2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang selama periode 2018–2023, sebuah kurun waktu krusial yang mencakup fase sebelum, saat, dan pasca-pandemi COVID-19, serta masa transisi regulasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan analisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit. Rasio yang digunakan meliputi rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dengan pola hubungan konsultatif. Meskipun terdapat tekanan ekonomi akibat pandemi pada 2020-2021, kinerja keuangan tetap terjaga pada kategori efektif, didorong oleh resiliensi sektor pajak daerah. Pengelolaan belanja juga telah memenuhi prinsip Value for Money, meskipun terdapat dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan digitalisasi pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

This study aims to analyze the financial performance of the Semarang City Government during the 2018–2023 period, a crucial timeframe covering the pre, during, and post-COVID19 pandemic phases, as well as the transition of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD). The research method used is descriptive quantitative by performing ratio analysis on the audited Budget Realization Reports (LRA). The ratios used include the independence ratio, PAD effectiveness ratio, spending efficiency ratio, fiscal decentralization ratio, and harmony ratio. The results show that the Semarang City Government has a high level of fiscal independence with a consultative relationship pattern. Despite economic pressure due to the pandemic in 2020-2021, financial performance remained in the effective category, driven by the resilience of the local tax sector. Expenditure management also met the Value for Money principle, although there was a dominance of operating expenditure over capital expenditure. This study concludes that strengthening the Internal Control System (SPI) and tax digitalization are key factors in maintaining regional fiscal stability.