PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA PUBLIK DALAM PEMBATASAN KORUPSI

Abstrak

Korupsi adalah isu krusial dalam pengelolaan publik di Indonesia, karena tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga merusak nilai-nilai etika dan moral masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Pancasila sebagai dasar etika publik dalam usaha pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan kajian pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran etika publik karena bertentangan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai Pancasila, yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, memiliki peran fundamental sebagai dasar moral dalam membentuk karakter penyelenggara negara dan masyarakat yang anti-korupsi. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik, termasuk program MBG, menuntut adanya pengelolaan anggaran yang transparan, partisipatif, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, penguatan etika publik yang berlandaskan Pancasila menjadi strategi penting yang tidak hanya melengkapi penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya integritas secara berkesinambungan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Corruption is a crucial issue in public governance in Indonesia, as it not only violates regulations but also undermines the ethical and moral values of society. This article aims to explore Pancasila as the basis for public ethics in efforts to eradicate corruption, particularly in the context of the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) program as one of the government's strategic policies. This research applies a qualitative approach with a juridical-normative method combined with a literature review. The analysis shows that corruption is a form of violation of public ethics because it contradicts the principles of integrity, transparency, and accountability. The values of Pancasila, which include Belief in God, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice, have a fundamental role as a moral basis in shaping the character of state administrators and society that are anti-corruption. The application of these values in public policy, including the MBG program, requires transparent, participatory budget management that focuses on the interests of the people. Therefore, strengthening public ethics based on Pancasila is a crucial strategy that not only complements law enforcement but also fosters a sustainable culture of integrity within the Indonesian government system.